KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan kajian terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, menjelaskan, dalam membuat sebuah regulasi telekomunikasi, Kominfo selalu melakukan diskusi dengan lembaga yang ia pimpin. Namun dalam RPM tersebut, Kominfo tidak melakukan hal tersebut. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan KPPU. "Belum ada indikasi kartel, baru kita akan kaji. Rabu besok akan kita diskusikan dengan tim KPPU dan Kominfo," ujar Syarkawai saat dihubungi KONTAN, Selasa (19/12). KPPU bakal melihat apakah peraturan yang dibuat Kominfo itu mendukung iklim persaingan usaha sehat atau tidak dan berkeadilan atau tidak. Menurut Syarkawi, salah satu aspek persaingan usaha yang sehat adalah aspek keadilan bagi seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali. KPPU menyoroti salah satu aturan dalam RPM tersebut, yakni para pelaku usaha di bidang jasa telekomunikasi dapat menyewa jaringan milik operator penyelenggara jaringan. KPPU akan meminta agar Kominfo bisa berpegang teguh pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan begitu, hal tersebut tidak akan merugika pelaku usaha lain yang telah membangun jaringan sejak awal. KPPU juga meminta agar proses penyewaan jaringan telekomunikasi dikembalikan pada mekanisme business to business antara operator penyelenggara jasa dan operator penyelenggara jaringan dengan struktur biaya masing-masing operator penyelenggara jaringan.
KPPU akan mengkaji RPM Jasa Telekomunikasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan kajian terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, menjelaskan, dalam membuat sebuah regulasi telekomunikasi, Kominfo selalu melakukan diskusi dengan lembaga yang ia pimpin. Namun dalam RPM tersebut, Kominfo tidak melakukan hal tersebut. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan KPPU. "Belum ada indikasi kartel, baru kita akan kaji. Rabu besok akan kita diskusikan dengan tim KPPU dan Kominfo," ujar Syarkawai saat dihubungi KONTAN, Selasa (19/12). KPPU bakal melihat apakah peraturan yang dibuat Kominfo itu mendukung iklim persaingan usaha sehat atau tidak dan berkeadilan atau tidak. Menurut Syarkawi, salah satu aspek persaingan usaha yang sehat adalah aspek keadilan bagi seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali. KPPU menyoroti salah satu aturan dalam RPM tersebut, yakni para pelaku usaha di bidang jasa telekomunikasi dapat menyewa jaringan milik operator penyelenggara jaringan. KPPU akan meminta agar Kominfo bisa berpegang teguh pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan begitu, hal tersebut tidak akan merugika pelaku usaha lain yang telah membangun jaringan sejak awal. KPPU juga meminta agar proses penyewaan jaringan telekomunikasi dikembalikan pada mekanisme business to business antara operator penyelenggara jasa dan operator penyelenggara jaringan dengan struktur biaya masing-masing operator penyelenggara jaringan.
