KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan adanya persekongkolan tender dalam kembangunan gedung kolam renang Kandangan, Kalimantan Selatan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang majelis yang digelar, Kamis (28/1). KPPU memutuskan para pelaku usaha yang menjadi terlapor telah bersalah melakukan tindakan persekongkolan melalui persaingan semu. Oleh karena itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda serta larangan mengikuti pengadaan kepada para terlapor. Kasus tersebut merupakan inisiatif dari KPPU yang diregister dengan Nomor Perkara 05/KPPU-I/2020.
Baca Juga: KPPU lanjutkan penyelidikan dugaan monopoli jasa kargo ekspor benih lobster Kasus tersebut melibatkan sejumlah pihak sebagai terlapor. Antara lain, PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Terlapor IV). Dalam proses persidangan, Majelis Komisi membuktikan adanya persaingan semu yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha yang menjadi terlapor dalam pengadaan tersebut. KPPU juga membuktikan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh panitia tender meskipun mengetahui berbagai indikasi persekongkolan dalam pengadaan. Atas kasus tersebut, Majelis Komisi menyatakan dalam putusannya bahwa para terlapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda kepada terlapor I sejumlah Rp 1,35 miliar. KPPU juga menjatuhkan hukuman larangan mengikuti pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD selama 2 tahun kepada terlapor II dan terlapor III.
Terlapor I diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Majelis Komisi juga memberi rekomendasi kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan terlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personel-personel pada terlapor IV. Antara lain Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) selama 1 tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan pembiaran terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat