KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha menyebutkan, ada empat hal catatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa menjadi kompetitif. Tantangan pertama dalam membentuk dewan pimpinan BUMN yang independen dan berkualitas. Independensi ini dapat terkait dengan model pengangkatan pimpinan BUMN. Pengangkatan pimpinan tersebut juga dapat ditentukan suatu standar minimum yang sama di seluruh BUMN atas personil yang ditunjuk sebagai pimpinan BUMN.
“Nah ini seringkali menjadi berita, tentu itu kewenangan hak dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah untuk menentukan siapa saja personilnya. Tapi agar supaya BUMN ini menjadi profesional dan mampu bersaing, tentu dibutuhkan direksi, komisaris yang memang benar – benar mumpuni di bidangnya,” kata Kurnia dalam diskusi virtual, Jumat (25/9).
Baca Juga: Usut dugaan kartel harga BBM, KPPU kantongi satu alat bukti Tantangan kedua dalam menanamkan budaya integritas di BUMN. Budaya BUMN perlu menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan etik yang kuat. Termasuk dalam hal pengawasan internal dan sistem manajemen risiko yang sesuai. Tantangan ketiga dalam memperjelas peranan dan tanggung jawab negara sebagai pemilik BUMN dan bukan sebagai pengelola BUMN. Jadi harus terpisah antara pemilik dan pengelola BUMN. “Hal ini dapat diatasi dengan cara memberikan kerangka hukum dan regulasi yang jelas serta koordinasi yang kuat untuk pengawasan,” ucap dia. Tantangan keempat adalah mengamankan komitmen politik dalam mereformasi BUMN. Terkait hal ini, berbagai dialog tingkat tinggi di kalangan pemerintah dan politisi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk memperkuat tata kelola BUMN. “Jadi ini adalah pendapat OECD dimana kita juga jadi anggotanya. Jadi ini persoalan bukan hanya BUMN di Indonesia, tapi juga BUMN – BUMN di berbagai negara di dunia. Namun demikian, kalau saya lihat cocok masih dengan kondisi di BUMN kita,” ujar Kurnia.
Baca Juga: Ada dugaan kartel harga BBM, KPPU mengincar lima perusahaan ini Sementara itu, Pengamat BUMN, Toto Pranoto mengusulkan optimalisasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN di tengah pandemi covid-19. Ia menilai, perlu ada perbaikan pengelolaan PKBL atau corporate social responsibility (CSR) BUMN di tengah pandemi covid-19. “Perlu ada perubahan kalau bisa seluruh PKBL yang ada diintegrasikan dalam suatu CSR besar Kementerian BUMN dan nanti difokuskan pada soal penanganan covid-19 bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ditunjuk sehingga manfaatnya kepada publik akan jauh dirasakan lebih besar manfaatnya dan lebih efektif,” jelas Toto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli