KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investigator Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Noor Rofieq tetap yakin terjadi tindak dugaan kartel garam industri aneka pangan pada 2013-2016 yang dilakukan tujuh importir. Meskipun dalam sidang lanjutan, Selasa (18/12) di Kantor KPPU ketujuh terlapor membantah dugaan tersebut. "Kami tetap berpendapat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang kami susun," kata Rofieq usai sidang.
Tujuh terlapor diduga melanggar pasal 11 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal dalam beleid tersebut intinya menyebutkan, para pelaku usaha dilarang melakukan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga. Sementara dugaan adanya perjanjian tersebut muncul melalui surat Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Nah dalam sidang beragendakan tanggapan dari para terlapor, semuanya membantah dugaan. Mereka menyatakan surat AIPGI dirilis atas dasar telah terjadi kesepakatan yang difasilitasi Kemenko Perekonomian dalam rapat koordinasi swasembada garam pada 27 Mei 2015. "Surat tersebut didasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi swasembada garam di Kementerian Koordinator Perekonomian pada 27 Mei 2015 untuk mengimpor 397.208 ton garam. Mengingat izin belum dikeluarkan Kementerian Perdagangan, pada 18 Juni 2015 meminta agar diterbitkan rekomendasi dan izin 385.000 ton," kata Sutrisno, kuasa Hukum Susanti Megah dalam sidang.
Dalam pasal 50 huruf a UU 5/1999 memang dinyatakan terdapat pengecualian jika para pelaku usaha melakukan perjanjian dalam rangka melaksanakan Undang-undang. Sayangnya Rofieq menilai surat dari AIPGI tadi tak termasuk dalam ketentuan tersebut. Ia bilang Rakor swasembada garam tak bisa disejajarkan dengan regulasi. "Beda dong, nanti di sidang selanjutnya kita buktikan, apakah ada regulasi soal kuota? Apakah ada peran pemerintah di sana?" Sambung Rofieq. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
