JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berkomunikasi dengan Sekretariat Jenderal dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berbeda dengan pelantikan presiden. Perbedaan tersebut berada pada kewenangan MPR lebih besar dibanding kewenangan KPU. "Pelantikan itu berbeda DPR dan DPD karena kami punya leading. Sekarang leadingnya Setjen MPR," kata Hadar di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat (13/10).
KPU berikan SK Presiden kepada MPR saat pelantikan
JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berkomunikasi dengan Sekretariat Jenderal dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berbeda dengan pelantikan presiden. Perbedaan tersebut berada pada kewenangan MPR lebih besar dibanding kewenangan KPU. "Pelantikan itu berbeda DPR dan DPD karena kami punya leading. Sekarang leadingnya Setjen MPR," kata Hadar di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat (13/10).
