JAKARTA. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik kembali mengajukan proposal mengenai pembangunan Graha Pemilu yang dapat menyatukan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam satu gedung. Kali ini, proposal ditujukan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Media bahkan pernah memotret berkas KPU yang ditaruh di luar gedung. Ini karena gudangnya memang sudah tak muat lagi," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). Meski demikian, Husni tetap optimistis dapat menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 dan pemilihan Presiden pada September 2014 mendatang. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas sekaligus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI Armida Alisjahbana mendukung permintaan tersebut. "Jika memang itu kebutuhan mendasar untuk pelaksanaan tupoksi KPU, kami dukung," papar Armida. Permintaan KPU tersebut tentu bisa direalisasikan selama masih sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Namun, KPU harus lebih bersabar karena Armida menilai proyek tersebut baru akan terlaksana pada pemerintahan mendatang mengingat pemerintahannya akan selesai dalam hitungan bulan.
KPU minta dibangunkan Graha Pemilu
JAKARTA. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik kembali mengajukan proposal mengenai pembangunan Graha Pemilu yang dapat menyatukan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam satu gedung. Kali ini, proposal ditujukan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Media bahkan pernah memotret berkas KPU yang ditaruh di luar gedung. Ini karena gudangnya memang sudah tak muat lagi," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). Meski demikian, Husni tetap optimistis dapat menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 dan pemilihan Presiden pada September 2014 mendatang. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas sekaligus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI Armida Alisjahbana mendukung permintaan tersebut. "Jika memang itu kebutuhan mendasar untuk pelaksanaan tupoksi KPU, kami dukung," papar Armida. Permintaan KPU tersebut tentu bisa direalisasikan selama masih sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Namun, KPU harus lebih bersabar karena Armida menilai proyek tersebut baru akan terlaksana pada pemerintahan mendatang mengingat pemerintahannya akan selesai dalam hitungan bulan.
