JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencairkan dana Pemilihan Umum 2014 pada awal Januari mendatang. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, keterlambatan pencairan dana dikhawatirkan menganggu tahapan penyelenggaraan pemilu."Kami berharap Januari awal sudah dapat dana untuk Pemilu 2014. Karena banyak pekerjaan kami yang tidak bisa distop," ujar Hadar, di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2013). Dia mengatakan, dalam pelaksanaan program pemerintah, Kemenkeu kerap terlambat menggulirkan dana yang bersumber dari APBN. Tetapi, kata dia, dana untuk pemilu tidak boleh terlambat diberikan. Menurut Hadar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan sinyal agar anggaran pemilu segera dicairkan. Hadar berharap Menteri Keuangan Chatib Basri juga menunjukkan itikad yang sama. "Mudah-mudahan menterinya juga menurunkan, seperti yang seharusnya. Kita tahu sering kali kan suka terlambat ya. Tapi untuk pemilu, tidak bisa kalau terlambat," kata Hadar. Ia mengatakan, KPU tidak memiliki dana cadangan untuk membiayai tahapan pemilu selanjutnya. Disebutkannya, saat ini KPU mmbutuhkan dana untuk membayar honor petugas, pelatihan, operasional pemilu dan pengadaan logistik."Tidak ada yang boleh tertunda itu. Kalau tertunda, bisa berdampak serius" kata Hadar. Sebelumnya, Komisi II DPR akhirnya menyetujui alokasi anggaran KPU) untuk 2014 sebesar Rp 15,41 triliun. "Terhadap pagu anggaran KPU tahun 2014 sebesar 15.410.408.218.000, Komisi II DPR menyetujuinya untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran KPU tahun 2014," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo, 22 Oktober lalu. (Deytri Robekka Aritonang)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
KPU minta Menkeu gulirkan dana Pemilu awal Januari
JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencairkan dana Pemilihan Umum 2014 pada awal Januari mendatang. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, keterlambatan pencairan dana dikhawatirkan menganggu tahapan penyelenggaraan pemilu."Kami berharap Januari awal sudah dapat dana untuk Pemilu 2014. Karena banyak pekerjaan kami yang tidak bisa distop," ujar Hadar, di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2013). Dia mengatakan, dalam pelaksanaan program pemerintah, Kemenkeu kerap terlambat menggulirkan dana yang bersumber dari APBN. Tetapi, kata dia, dana untuk pemilu tidak boleh terlambat diberikan. Menurut Hadar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan sinyal agar anggaran pemilu segera dicairkan. Hadar berharap Menteri Keuangan Chatib Basri juga menunjukkan itikad yang sama. "Mudah-mudahan menterinya juga menurunkan, seperti yang seharusnya. Kita tahu sering kali kan suka terlambat ya. Tapi untuk pemilu, tidak bisa kalau terlambat," kata Hadar. Ia mengatakan, KPU tidak memiliki dana cadangan untuk membiayai tahapan pemilu selanjutnya. Disebutkannya, saat ini KPU mmbutuhkan dana untuk membayar honor petugas, pelatihan, operasional pemilu dan pengadaan logistik."Tidak ada yang boleh tertunda itu. Kalau tertunda, bisa berdampak serius" kata Hadar. Sebelumnya, Komisi II DPR akhirnya menyetujui alokasi anggaran KPU) untuk 2014 sebesar Rp 15,41 triliun. "Terhadap pagu anggaran KPU tahun 2014 sebesar 15.410.408.218.000, Komisi II DPR menyetujuinya untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran KPU tahun 2014," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo, 22 Oktober lalu. (Deytri Robekka Aritonang)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
