KONTAN.CO.ID - BEKASI. Konsumsi baja nasional yang masih relatif rendah dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri baja domestik. Pelaku industri melihat peningkatan konsumsi baja per kapita dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu negara.

Direktur Komersial PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Hernowo mengungkapkan, konsumsi baja Indonesia saat ini masih berada di kisaran 65 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara Asia Tenggara.

“Karena semakin maju sebuah negara, konsumsi baja per kapita per tahun itu semakin tinggi kira-kira begitu,” ujarnya di Bekasi, Jumat (22/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Sokong Ketahanan Energi, PHE Pacu Strategi Dual Growth dan Bisnis Rendah Karbon

Menurut Hernowo, rendahnya konsumsi baja nasional juga dipengaruhi jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga rasio konsumsi per kapita menjadi lebih kecil dibanding negara tetangga.

Meski demikian, kondisi tersebut justru membuka peluang pertumbuhan industri baja nasional ke depan. Ia menilai, jika konsumsi baja nasional dapat meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 130 kilogram per kapita per tahun, maka level tersebut sudah sejalan dengan rata-rata konsumsi di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau kita bisa menaikkan dua kali lipat saja, itu kan baru 130. 130 itu ya rata-rata di Asia Tenggara masih sudah di angka segitu. Jadi ini peluang besar juga bagi industri baja nasional,” katanya.

Hernowo menambahkan, besarnya potensi pasar baja nasional juga menjadi alasan banyak produsen baja asal China tertarik masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi industri baja domestik. Karena itu, ia menilai pelaku industri baja nasional perlu memperkuat kolaborasi untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

“Kalau industri baja pertarungannya bukan antar perusahaan itu di atasnya itu fundamentalnya itu pertarungan antar negara," tambahnya.

Ia juga mendorong agar kebijakan terkait industri baja lebih banyak dilakukan melalui pendekatan government to government (G to G), bukan semata business to business (B to B).

Menurut dia, berbagai kebijakan global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa merupakan isu yang membutuhkan keterlibatan pemerintah secara langsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News