KONTAN.CO.ID - JAKARTA.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatatkan kinerja positif pada penyaluran kredit konstruksi sepanjang 2025, di tengah kondisi kredit properti yang masih relatif lesu. Berdasarkan laporan analisis uang beredar Bank Indonesia (BI), kredit properti berhasil bangkit pada November 2025, dengan pertumbuhan 7,4% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan 5,0% pada bulan sebelumnya. Hasil itu di antaranya ditopang oleh pertumbuhan agresif kredit konstruksi yang mencapai 8,1% yoy. Sebagai pembanding, pada November 2024 pertumbuhan kredit konstruksi cuman sebesar 1,2% yoy.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma bilang hingga akhir 2025 realisasi kredit konstruksi BPD Bali mencapai Rp 872,37 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 765,66 miliar.
Baca Juga: Begini Strategi Bank BPD Bali Menekan Rasio Kredit Macet “Dengan capaian tersebut, kredit konstruksi tumbuh 13,94% secara tahunan (year on year/yoy),” ujar Sudharma kepada Kontan, akhir pekan lalu. Sudharma menjelaskan, pertumbuhan kredit konstruksi BPD Bali terutama ditopang oleh optimalisasi produk Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa. Produk ini menyasar pembiayaan proyek-proyek pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Fokus kami memang pada pembiayaan proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga meskipun sektor properti secara umum melambat, kredit konstruksi tetap bisa tumbuh positif,” jelasnya. Dari sisi kualitas aset, Sudharma memastikan kredit konstruksi BPD Bali tetap terjaga dengan baik. Tercatat, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sektor konstruksi pada 2025 berada di level 0,64%, membaik dibandingkan posisi 2024 yang sebesar 1,08%. “Kualitas kredit terjaga karena kami menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya pada proyek-proyek yang dibiayai,” ujarnya.
Baca Juga: Bank Daerah Antisipasi Maraknya Belanja Daerah pada Akhir Tahun Ke depan, BPD Bali masih melihat ruang pertumbuhan kredit konstruksi, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sudharma menyebutkan, pengurangan transfer ke daerah khususnya untuk bidang pekerjaan umum berpotensi memengaruhi realisasi pembiayaan. Selain itu, pengetatan ketentuan penjaminan kredit juga menjadi faktor yang perlu dicermati. Untuk kredit dengan eksposur tertentu, bank kini tidak hanya mensyaratkan agunan berupa tagihan proyek, tetapi juga mewajibkan agunan berupa aset tetap (fixed asset). BPD Bali tetap menargetkan penyaluran kredit konstruksi pada 2026 sebesar Rp 848,10 miliar. Bank akan mempertahankan fokus pembiayaan pada proyek-proyek pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota di Bali. “Kami optimistis kredit konstruksi masih tumbuh dengan baik sejalan dengan visi dan misi BPD Bali untuk mendukung program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Bali,” pungkas Sudharma.
Baca Juga: Memasuki Tahun 2026, OJK Percepat Konsolidasi BPD dan BPR/S Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
