JAKARTA. Upaya pemerintah menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tampaknya menemui hambatan. Tengok saja, setidaknya ada tiga tiga bank pembangunan daerah (BPD) yang mengalami rasio kredit macet (NPL) tinggi.

Misalnya saja Bank Jatim. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga November 2013, NPL BPD asal Provinsi Jawa Timur ini mencapai 17% dari realisasi penyaluran KUR yang sebesar Rp 3,8 triliun.

“NPL KUR saat ini sebenarnya diperoleh dari penyaluran KUR di tahun 2009-2011,” ujar Ferdian Satyagraha, Investor Relation Bank Jatim.Penyebab lain adalah kesalahpahaman sebagian masyarakat yang menjadi debitur KUR. Ferdian bilang, banyak yang mengira kucuran KUR bukanlah pinjaman, melainkan hibah dari pemerintah. 

Selain itu, KUR di Bank Jatim banyak menyasar nasabah yang selama ini tidak sesuai syarat bank (bankable). Namun Ferdian optimistis hal ini tak akan menjadi persoalan.

Sebab, 75% dari NPL KUR Bank Jatim mendapat perlindungan asuransi. Sisanya, sebesar 25% memiliki agunan.Ke depan, Bank Jatim lebih selektif memilih nasabah. Persyaratan jaminan pun akan ditingkatkan menjadi 60% dari nilai KUR. “Target kami NPL bisa 5% sampai akhir tahun,” pungkas Ferdian.

Kondisi kredit macet KUR juga menimpa Bank Sulut. Di akhir November 2013, NPL KUR Bank Sulut 12,3% dari total kredit Rp 64 miliar. Direktur Utama Bank Sulut, Johanis CH Salibina, menyatakan, kredit macet menumpuk lantaran Bank Sulut tidak melakukan penghapusan kredit macet dalam pembukuan selama lebih dari empat tahun.

“Sesuai arahan Bank Indonesia (BI), kami akan melakukan penghapusan kredit pada bulan April hingga Juni tahun ini,” kata Johanis. Demi mencegah kenaikan NPL, Bank Sulut akan meningkatkan penagihan. Selain itu, penjadwalan ulang pembayaran angsuran kredit diberlakukan bagi nasabah yang dinilai masih mempunyai potensi untuk berkembang. Bagi debitur yang tidak mampu membayar angsuran, Bank Sulut bakal menyita agunan.

Sementara, NPL KUR Bank Jabar Banten (BJB) mencapai 12,9%, dengan realisasi penyaluran kredit Rp 2,9 triliun. “Jumlah debitur KUR kami jauh lebih banyak dibanding pegawai sehingga proses pengawasan kedodoran," kata Benny Riswandi, Pemimpin Divisi Mikro BJB.

Faktor lain, banyak terjadi kegagalan panen atau menurunnya laba usaha. Alhasil, para petani yang menjadi debitur KUR tidak mampu melunasi angsuran tepat waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina