JAKARTA. Berbagai kredit program yang mengalir melalui perbankan Indonesia banyak yang macet. Hingga akhir Oktober, nilai bermacam skema pinjaman yang disalurkan melalui bank sebesar Rp 45,6 triliun. Dari nilai itu, sekitar Rp 9,1 triliun di antaranya berstatus macet. Tambahan kredit baru dan peningkatan kredit macet juga susul menyusul tahun ini. Tambahan pinjaman mencapai Rp 2,73 triliun, sementara tambahan kredit macet alias non-performing loan (NPL) sebesar Rp 1,37 triliun. Sebagian besar pinjaman yang macet merupakan kredit yang disalurkan melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai kredit yang macet di bank BUMN per akhir Oktober mencapai Rp 5,89 triliun. Adapun total kredit yang disalurkan bank BUMN Rp 40,39 triliun.
Bagi bank, besarnya kredit program yang macet mungkin tak menggelisahkan. Maklum, kemacetan itu tak akan mengotori neraca. Berhubung sumber dana kredit program bukan dari simpanan nasabah, kredit program bersifat off balance sheet. Bank juga tidak akan menanggung risiko meskipun kredit yang mereka salurkan menjadi macet. Kredit semacam ini biasanya merupakan bagian agenda pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. Ada juga kredit program yang berasal dari Bank Indonesia. Jadi, penanggung tekor kredit program yang macet adalah pemerintah dan BI. Dari total pinjaman program tadi, hanya 36% atau setara Rp 16,45 triliun yang mengalir untuk kredit usaha kecil. Lainnya mengucur untuk sektor korporasi, termasuk bantuan proyek dan lain-lain. Ada juga yang mengalir lewat koperasi tapi nilainya hanya Rp 5,5 triliun. Di samping itu ada pinjaman program untuk lembaga swadaya masyarakat yang nilainya Rp 599 miliar. Akibat ekspor yang turun Direktur Bisnis PT BRI Tbk. Sudaryanto Sudargo menduga, kebanyakan kredit program yang macet berasal dari industri yang berorientasi ekspor, seperti kredit untuk pengusaha tekstil dan pemilik kebun. Kredit ke dua sektor itu rentan macet karena permintaan dari negara tujuan ekspor merosot. Sementara produsen lokal terlanjur mengeluarkan ongkos produksi. Contoh konkretnya, kredit untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Pengusaha perkebunan telah menggunakan duit linkage program guna mengelola dan memanen sawit, lalu mengolahnya menjadi crude palm oil (CPO). Tapi saat panen tak bisa di jual sehingga mereka sulit mengembalikan utang.
Direktur Treasury dan Internasional Bank BNI Tbk. Bien Subiantoro bilang, kredit macet linkage program berasal dari industri berorientasi ekspor. "Perekonomian dunia yang melambat menyebabkan industri lesu," ujar Bien. Apabila bank tak selektif menyalurkan kredit, pasti NPL terus naik. "Industri kecil menengah memang sensitif masalah NPL," kata Bien. Masalah lain yang mereka hadapi tidak hanya berupa penurunan pesanan dari pasar luar negeri. Pengusaha juga terbebani oleh bunga kredit yang tinggi. Meskipun bank hanya menjadi pelaksana, namun bankir tetap menuntut imbal hasil bunga yang tinggi. Itu sebabnya, Bien menawarkan strategi yang mudah untuk mengatasi ancaman NPL. Para bankir sebaiknya memangkas bunga kredit, mengikuti bunga acuan alias BI rate yang sudah merosot. "Cost of fund jadi hemat, bunga kredit tak menambah beban sektor industri. Tapi penurunannya harus bertahap, tak bisa buru-buru," kata Bien. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
