Kredit Sejumlah BPD Melambat, Bagaimana Dampaknya terhadap Industri Penjaminan?



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perlambatan penyaluran kredit di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) berpotensi menjadi tantangan bagi industri penjaminan. Pasalnya, aktivitas penjaminan kredit memiliki keterkaitan erat dengan penyaluran pembiayaan perbankan, termasuk kredit yang disalurkan oleh BPD.

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,21% secara tahunan atau year on year (YoY). Namun, pertumbuhan kredit di sejumlah BPD justru menunjukkan pelemahan.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), misalnya, mencatatkan penurunan pembiayaan sebesar 0,22% YoY per Agustus 2026. Sementara itu, BPD DIY membukukan kontraksi lebih dalam, yakni sebesar 5,53% YoY pada periode yang sama.


Menanggapi kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan penyaluran kredit perbankan, termasuk BPD, menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi aktivitas industri penjaminan. Hal ini lantaran terdapat keterkaitan antara penyaluran kredit dan kebutuhan layanan penjaminan.

Baca Juga: OJK Dorong Industri Penjaminan Perbesar Porsi Pembiayaan Produktif UMKM

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perlambatan pertumbuhan kredit pada BPD berpotensi memengaruhi kinerja industri penjaminan, terutama dari sisi volume penjaminan baru.

"Khususnya bagi perusahaan penjaminan yang memiliki kerja sama penjaminan kredit dengan BPD," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, Ogi menjelaskan, besaran dampak yang dirasakan masing-masing perusahaan penjaminan dapat berbeda. Hal tersebut bergantung pada komposisi portofolio, tingkat ketergantungan terhadap mitra perbankan, termasuk BPD, serta strategi pengembangan usaha yang dijalankan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Ogi mendorong perusahaan penjaminan memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga pembiayaan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi portofolio dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kapasitas penjaminan.

Senada, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai kontraksi kredit di sejumlah BPD berpotensi memberikan tekanan terhadap industri penjaminan. Dampaknya terutama dapat terlihat pada pertumbuhan volume penjaminan dan perolehan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan, BPD merupakan mitra strategis perusahaan penjaminan dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif di daerah.

Namun, Agus menegaskan bahwa dampak perlambatan kredit BPD terhadap industri penjaminan tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh perusahaan.

"Hal itu tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing daerah, komposisi portofolio kredit, dan strategi penyaluran pembiayaan setiap BPD yang berpengaruh terhadap bisnis penjaminan," ucapnya kepada Kontan.

Baca Juga: Kolaborasi Data Antarbank Jadi Kunci Berantas Penipuan Perbankan

Di tengah kondisi tersebut, Asippindo menilai perusahaan penjaminan perlu memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank.

Agus juga mendorong peningkatan penetrasi penjaminan pada sektor produktif dan UMKM. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan pengembangan produk penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Lebih lanjut, Agus menilai kerja sama penjaminan kredit melalui BPD masih memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat. Meskipun pertumbuhan kredit di sebagian BPD mengalami perlambatan, kebutuhan fasilitas penjaminan dinilai masih terbuka.

Peluang tersebut terutama berasal dari pembiayaan kredit produktif, UMKM, serta berbagai program pengembangan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kinerja industri penjaminan secara keseluruhan masih mencatatkan pertumbuhan positif. Data OJK menunjukkan, nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) industri penjaminan mencapai Rp 7,02 triliun per September 2026. Angka tersebut tumbuh 20,7% secara tahunan.

Sementara itu, klaim penjaminan juga mengalami peningkatan sebesar 19,74% YoY dengan nilai mencapai Rp 6,27 triliun per September 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News