KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp 1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 2,16% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan pembiayaan UMKM ditopang oleh seluruh sektor jasa keuangan. “Pertumbuhan tersebut didukung oleh seluruh sektor jasa keuangan,” ujar Dian dalam acara UMKM Finance Summit di Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Baca Juga: Bunga KPR Bank Konvensional Masih Tinggi, KPR Bank Syariah Jadi Primadona Khusus dari perbankan, kredit UMKM pada Juni 2026 mencapai Rp 1.519,35 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 16,73% dari total kredit perbankan dan tumbuh 1,65% yoy. Di sisi kualitas, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit UMKM tercatat sebesar 4,54%. Menurut Dian, kondisi tersebut menunjukkan kualitas kredit UMKM masih relatif terjaga. “Tantangan pembiayaan UMKM pada dasarnya tidak semata-mata merupakan persoalan ketersediaan dana, namun juga keterhubungan antar berbagai komponen dalam suatu ekosistem yang utuh dan terintegrasi,” katanya. Dian mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan keterbatasan kapasitas usaha, legalitas, pencatatan keuangan, informasi pasar, hingga keterhubungan dengan rantai pasok. PT Bank BPD DIY mencatat penyaluran kredit UMKM sebesar Rp 3,78 triliun per Juni 2026. Nilai tersebut relatif stabil dibandingkan posisi Juni 2025. Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY Raden Agus Trimurjanto mengatakan, sektor UMKM masih menjadi penopang utama penyaluran kredit produktif perseroan. "Alhamdulillah potensi DIY terbesar dari UMKM, komposisi UMKM kita mencapai 60% dari total kredit produktif," ujarnya kepada Kontan, Selasa (11/8/2026). Baca Juga: Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.948,72 Triliun hingga Juni 2026, Naik 2,16% Adapun penyaluran kredit UMKM Bank BPD DIY paling besar mengalir ke sektor perdagangan, disusul akomodasi dan makan minum, serta pertanian. Agus mengatakan potensi pertumbuhan kredit UMKM masih terbuka seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Yogyakarta. Kehadiran lebih banyak wisatawan diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah dan membuka ruang penyaluran kredit. Sementara itu, Bank BPD Bali terus mendorong pembiayaan UMKM. Hingga Juni 2026 realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 1,17 triliun atau 64,55% dari target tahun ini sebesar Rp 1,8 triliun. Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan, penyaluran ini didominasi pembiayaan untuk UMKM dengan pendekatan inklusif, 73,31% dialokasikan kepada debitur baru. Adapun pembiayaan diarahkan ke sejumlah sektor prioritas, seperti pertanian, kelautan dan industri perajin. Dari sisi kualitas aset, Bank BPD Bali mencatat NPL gross sebesar 0,94% dan NPL net 0,03% pada Juni 2026. Sementara itu mengutip laporan keuangan, penyaluran kredit UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mencapai Rp 21,21 triliun per Juni 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 1,3% secara tahunan dibandingkan posisi Juni 2025 sebesar Rp 20,94 triliun. Dari sisi kualitas kredit, NPL gross Bank Jateng tercatat sebesar 3,72% per Juni 2026, membaik dibandingkan posisi Juni 2025 sebesar 3,96%.
Kredit UMKM Perbankan Tembus Rp 1.519 Triliun, BPD Terus Pacu Penyaluran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp 1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 2,16% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan pembiayaan UMKM ditopang oleh seluruh sektor jasa keuangan. “Pertumbuhan tersebut didukung oleh seluruh sektor jasa keuangan,” ujar Dian dalam acara UMKM Finance Summit di Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Baca Juga: Bunga KPR Bank Konvensional Masih Tinggi, KPR Bank Syariah Jadi Primadona Khusus dari perbankan, kredit UMKM pada Juni 2026 mencapai Rp 1.519,35 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 16,73% dari total kredit perbankan dan tumbuh 1,65% yoy. Di sisi kualitas, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit UMKM tercatat sebesar 4,54%. Menurut Dian, kondisi tersebut menunjukkan kualitas kredit UMKM masih relatif terjaga. “Tantangan pembiayaan UMKM pada dasarnya tidak semata-mata merupakan persoalan ketersediaan dana, namun juga keterhubungan antar berbagai komponen dalam suatu ekosistem yang utuh dan terintegrasi,” katanya. Dian mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan keterbatasan kapasitas usaha, legalitas, pencatatan keuangan, informasi pasar, hingga keterhubungan dengan rantai pasok. PT Bank BPD DIY mencatat penyaluran kredit UMKM sebesar Rp 3,78 triliun per Juni 2026. Nilai tersebut relatif stabil dibandingkan posisi Juni 2025. Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY Raden Agus Trimurjanto mengatakan, sektor UMKM masih menjadi penopang utama penyaluran kredit produktif perseroan. "Alhamdulillah potensi DIY terbesar dari UMKM, komposisi UMKM kita mencapai 60% dari total kredit produktif," ujarnya kepada Kontan, Selasa (11/8/2026). Baca Juga: Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.948,72 Triliun hingga Juni 2026, Naik 2,16% Adapun penyaluran kredit UMKM Bank BPD DIY paling besar mengalir ke sektor perdagangan, disusul akomodasi dan makan minum, serta pertanian. Agus mengatakan potensi pertumbuhan kredit UMKM masih terbuka seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Yogyakarta. Kehadiran lebih banyak wisatawan diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah dan membuka ruang penyaluran kredit. Sementara itu, Bank BPD Bali terus mendorong pembiayaan UMKM. Hingga Juni 2026 realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 1,17 triliun atau 64,55% dari target tahun ini sebesar Rp 1,8 triliun. Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan, penyaluran ini didominasi pembiayaan untuk UMKM dengan pendekatan inklusif, 73,31% dialokasikan kepada debitur baru. Adapun pembiayaan diarahkan ke sejumlah sektor prioritas, seperti pertanian, kelautan dan industri perajin. Dari sisi kualitas aset, Bank BPD Bali mencatat NPL gross sebesar 0,94% dan NPL net 0,03% pada Juni 2026. Sementara itu mengutip laporan keuangan, penyaluran kredit UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mencapai Rp 21,21 triliun per Juni 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 1,3% secara tahunan dibandingkan posisi Juni 2025 sebesar Rp 20,94 triliun. Dari sisi kualitas kredit, NPL gross Bank Jateng tercatat sebesar 3,72% per Juni 2026, membaik dibandingkan posisi Juni 2025 sebesar 3,96%.