KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Rusia mendorong warganya untuk menggunakan aplikasi pesan instan MAX yang didukung negara. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait privasi dan kebebasan komunikasi digital.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan yang oleh sejumlah diplomat disebut sebagai “pengetatan besar” (great crackdown), di mana pemerintah Rusia berulang kali membatasi akses internet seluler serta memberikan kewenangan luas untuk memutus komunikasi massal. Selain itu, layanan pesan populer seperti Telegram dan penggunaan VPN juga mengalami gangguan.

Sebagai alternatif, pemerintah secara agresif mempromosikan aplikasi MAX yang diklaim sebagai “messenger nasional”. Aplikasi ini dimiliki oleh perusahaan teknologi VK, yang dipimpin oleh anak dari salah satu penasihat senior Presiden Vladimir Putin.

Kekhawatiran Pengguna

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Sejumlah warga Rusia mengaku terpaksa menggunakan MAX meski tidak sepenuhnya nyaman. Irina Matveeva, seorang musisi di Moskow, mengatakan ia mengunduh aplikasi tersebut untuk berkomunikasi dengan muridnya, namun tidak merasa puas dengan situasi ini.

Baca Juga: Pasar Lesu, Produsen Otomotif Tetap Gas Rilis Mobil Listrik di AS

Ia juga mengeluhkan pemblokiran Telegram yang dinilai membingungkan dan menyulitkan, karena harus berpindah-pindah aplikasi serta menggunakan VPN di tengah gangguan internet.

Pendapat serupa disampaikan oleh sejumlah warga lainnya yang mempertanyakan keamanan dan kebebasan penggunaan aplikasi tersebut. Meski demikian, ada juga pengguna yang mulai terbiasa dan merasa nyaman menggunakan MAX.

Alasan Pemerintah dan Pertumbuhan Pengguna

Pejabat Rusia beralasan bahwa pengembangan messenger nasional diperlukan untuk melindungi keamanan negara. Mereka menilai aplikasi asing rentan disusupi oleh badan intelijen asing, sehingga Rusia perlu membangun sistem internet yang lebih “berdaulat”.

Perusahaan VK menyatakan bahwa MAX telah memiliki sekitar 107 juta pengguna sejak diluncurkan setahun lalu, dengan penggunaan yang meluas tidak hanya di Rusia tetapi juga di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Kekhawatiran Pengawasan Data

Aktivis oposisi menilai layanan keamanan Rusia memiliki akses terhadap data pengguna MAX. Bahkan, mereka menduga penggunaan kecerdasan buatan digunakan untuk memantau potensi ancaman terhadap negara, termasuk opini publik dan bentuk ketidakpuasan masyarakat.

Hal ini membuat sebagian warga memilih untuk membatasi penggunaan aplikasi tersebut. Olga Kravets, misalnya, mengaku secara sengaja meminta lingkaran terdekatnya untuk tidak mengunduh MAX karena lebih nyaman menggunakan Telegram.

Baca Juga: Perluas Jaringan, Tesla Mengincar Posisi Teratas Mobil Impor di Jepang

Tekanan dan Penolakan Halus

Sejumlah warga juga mengaku terpaksa mengunduh MAX karena kebutuhan administratif. Salah satunya terkait layanan pemerintah Gosuslugi yang memerlukan verifikasi melalui aplikasi tersebut.

Namun, resistensi terhadap kebijakan ini tetap muncul, sejalan dengan sejarah panjang masyarakat Rusia dalam menghadapi sensor informasi, mulai dari era Tsar hingga periode Uni Soviet.

Denis Kuskov, kepala portal informasi TelecomDaily, menilai bahwa kebijakan mewajibkan penggunaan aplikasi sebelum benar-benar siap merupakan langkah yang kurang tepat.

“Instalasi aplikasi atau penggunaan layanan seharusnya menjadi pilihan pribadi,” ujarnya.

Dengan meningkatnya kontrol negara terhadap ruang digital, penggunaan MAX menjadi simbol baru tarik-menarik antara keamanan nasional dan kebebasan individu di Rusia.