KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Kremlin memperingatkan bahwa pemberlakuan sanksi tambahan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia berpotensi semakin memperumit upaya mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) AS pada Rabu (16/9) meloloskan paket sanksi luas yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia atas perang di Ukraina. Rancangan aturan tersebut selanjutnya dikirim kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pemerintah Rusia terus memantau perkembangan paket sanksi tersebut.

"Kami tentu saja memantau perkembangan dokumen ini. Ini termasuk dalam kategori tindakan tidak bersahabat, dan tentu saja pemberlakuan sanksi tambahan apa pun oleh AS pasti akan memperumit upaya untuk menemukan penyelesaian damai di Ukraina," kata Peskov kepada wartawan.

Baca Juga: Bank of England (BoE) Pertahankan Suku Bunga, Inflasi Tinggi Membayangi

Upaya yang dimediasi AS untuk mengakhiri perang Ukraina yang telah berlangsung selama sekitar 4,5 tahun tersebut telah mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan. Namun, Presiden Donald Trump mengirim dua utusan ke Moskow dan Kyiv pada awal bulan ini untuk kembali mendorong proses negosiasi.

Paket sanksi yang disahkan DPR AS menyasar sejumlah sektor strategis Rusia, termasuk industri energi dan pertahanan. Paket tersebut juga menargetkan "armada bayangan" atau shadow fleet, yakni kapal tanker yang digunakan untuk menghindari sanksi yang telah diberlakukan sebelumnya.

Langkah tersebut bertujuan mengurangi pendapatan Rusia yang dapat digunakan untuk membiayai perang di Ukraina.

Baca Juga: The Fed Beri Sinyal Naikkan Bunga Lagi, Ini Proyeksi Broker Wall Street

Selain itu, paket tersebut memberikan kewenangan kepada Trump untuk mengenakan tarif hingga 100% terhadap China, India, dan negara-negara lain sebagai upaya mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak dan gas Rusia.

India sebelumnya telah memperingatkan Washington bahwa kebijakan baru berupa tarif terhadap pembelian minyak Rusia berpotensi memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.