KONTAN.CO.ID -  TUNIS. Tunisia menghadapi kriris terbesarnya dalam satu dekade demokrasi pada hari Senin setelah Presiden Tunisia, Kais Saied menggulingkan pemerintah dan membekukan kegiatan parlemen. Aksinya ini dituding para musuh politiknya sebagai kudeta yang harus dilawan di jalanan.

Saied dalam pernyataannya pada Minggu malam meminta konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechichi dan mendekritkan pembekuan parlemen untuk jangka waktu 30 hari. Ia mengatakan akan memerintah bersama perdana menteri yang baru.

Melansir Reuters, Senin (26/7), keputusan Saied ini diambil sehari setelah protes terhadap pemerintah dan partai terbesar di Parlemen, Ennahda Islamis Moderat, menyusul lonjakan Covid-19 dan meningkatnya kemarahan atas disfungsi politik kronis dan malaise ekonomi.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Peristiwa politik ini merupakan tantangan terbesar bagi Tunisia setelah revolusi 2011 yang memicu musim semi Arab dan menggulingkan otokrasi yang mendukung pemerintahan demokratis, tetapi gagal memberikan pemerintahan yang sehat dan kemakmuran bagi warga.

Baca Juga: PBB: Para imigran yang ditahan di Libya ada dalam kondisi yang tidak manusiawi

Beberapa jam setelah keputusan Saied, muncul kerumunan besar di Tunis dan kota-kota lain mendukung keputusan tersebut. Mereka bersorak, menari, sementara militer memblokir gedung parlemen dan stasiun televisi negara.

Ketua Parlemen Tunisia, Rached Ghannouchi, yang juga pemimpin Ennahda, yang memainkan peran dalam pemerintahan koalisi berturut-turut mengecam langkah tersebut sebagai kudeta dan serangan terhadap demokrasi.

Pada dini hari Senin, Ghannouchi tiba di parlemen di mana dia mengatakan dia akan mengadakan sesi yang menentang Saied, tetapi tentara yang ditempatkan di luar gedung menghentikan mantan pengasingan politik berusia 80 tahun itu untuk masuk.

"Saya menentang pengumpulan semua kekuasaan di tangan satu orang," katanya di luar gedung parlemen. 

Dia sebelumnya memanggil warga Tunisia untuk turun ke jalan, seperti yang telah mereka lakukan pada hari revolusi tahun 2011, untuk menentang langkah tersebut.

Baca Juga: Bahrain menambah larangan masuk warga dari 16 negara, Indonesia salah satunya

Ratusan pendukung Ennahda berhadapan dengan pendukung Saied di dekat gedung parlemen, saling menghina saat polisi memisahkan mereka, seperti terlihat di televisi.

Saied, seorang independen politik yang mulai menjabat pada 2019 setelah berkampanye sebagai momok elit yang korup dan tidak kompeten, menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan kudeta.

Selanjutnya: Kemendag targetkan setengah dari 11 perundingan rampung tahun ini