KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor masih menjadi tantangan bagi ketahanan energi dan kondisi fiskal. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat, Indonesia menghabiskan sekitar US$ 22 miliar atau lebih dari Rp 335 triliun untuk impor BBM sepanjang 2023.

Penguatan transportasi publik dan elektrifikasi angkutan umum dapat menjadi alternatif menekan konsumsi BBM. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir mengatakan, kondisi sektor energi menjadi momentum untuk mempercepat transformasi transportasi publik.

"Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan 2025-2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak," kata Muiz, pekan lalu.

Kementerian Perhubungan bersama Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia telah menyusun peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan dengan target 100% bus listrik pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, membutuhkan investasi sekitar Rp 116 triliun.

Investasi tersebut diproyeksi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41% atau setara 8,8 juta ton CO₂e serta mengurangi konsumsi BBM sekitar 392.000 kiloliter per tahun.

Namun, tingginya biaya investasi masih menjadi tantangan. ITDP mencatat, harga bus listrik masih sekitar 250% hingga 300% lebih tinggi dibandingkan bus konvensional. Sementara insentif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 baru menekan sekitar 2% hingga 5% biaya investasi awal.

Baca Juga: Pemerintah Bidik Dana Abadi Kampus Masuk Sukuk Negara, Investor Institusi Sekitar 30

Deputi Direktur ITDP Indonesia, Deliani Siregar mengatakan, elektrifikasi perlu berjalan bersamaan dengan pembenahan tata kelola transportasi publik.

"Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien," ujar Deliani.

Di sisi lain, biaya operasional bus listrik disebut sekitar 30% hingga 40% lebih rendah dibandingkan bus diesel.

Data Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2026 menunjukkan populasi kendaraan listrik nasional mencapai 386.591 unit, tetapi jumlah bus listrik baru mencapai 867 unit.

Perum DAMRI menjadi salah satu operator yang meningkatkan penggunaan bus listrik. Khusus untuk layanan Transjakarta, total armada bus listrik yang telah dioperasikan DAMRI mencapai 316 unit.

Vice President Sales & Marketing Perum DAMRI Teguh Aditya Dharma mengatakan, tantangan utama elektrifikasi kini terletak pada kesiapan ekosistem.

"Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang mampu memberikan kepastian investasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi," kata Teguh.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa menilai penguatan transportasi publik juga perlu menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

"Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya BBM impor karena dampaknya langsung terasa terhadap kondisi fiskal negara," ujar Fabby.

Sementara itu, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas Handhi Setiawan Adiputra mengatakan, tantangan elektrifikasi bukan hanya pengadaan bus, tetapi juga menyangkut kelembagaan, pembiayaan, serta sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah memperluas peran Damri sebagai penyedia layanan leasing bagi pemerintah daerah untuk membantu menekan kebutuhan investasi awal bus listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News