KONTAN.CO.ID - COLOMBO. Sri Lanka menaikkan tarif listrik untuk sebagian besar rumah tangga sebesar 7,2% dan industri sebesar 8,7% pada Senin (30/3/2026). Ini terjadi karena Sri Lanka bergulat dengan biaya energi yang lebih tinggi akibat perang Iran.

Harga listrik baru ini terkait dengan program senilai US$ 2,9 miliar dengan Dana Moneter Internasional yang ditandatangani Sri Lanka pada tahun 2023 untuk membantu pemulihan dari krisis keuangan yang parah.

Di bawah program tersebut, Sri Lanka menerapkan penetapan harga energi yang mencerminkan biaya sebenarnya beberapa kali dalam setahun untuk menjaga monopoli listrik milik negara, Dewan Listrik Ceylon, tetap stabil secara finansial.

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Hotel, yang terkait dengan sektor pariwisata Sri Lanka yang sangat penting, akan membayar 9,9% lebih mahal, kata regulator listrik negara itu dalam sebuah pernyataan. Rumah tangga miskin akan membayar antara 4,3% hingga 6,9% lebih mahal berdasarkan harga baru tersebut.

Baca Juga: Asia Dihantam Double Shock: Energi Mahal, Mata Uang Tertekan

"Jika harga energi meningkat lebih banyak lagi karena perang, kami akan mempertimbangkan permintaan baru untuk menaikkan harga listrik," kata Prof. K.P.L. Chandralal, ketua Komisi Utilitas Publik Sri Lanka kepada wartawan di Kolombo.

CEB awalnya meminta kenaikan harga sebesar 13,56% untuk menutupi kekurangan pendapatan sebesar 15,8 miliar rupee (US$ 52,6 juta) yang disebabkan oleh kenaikan biaya. Tarif baru akan diterapkan mulai awal April.

Sri Lanka menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur nasional, memperkenalkan penjatahan bahan bakar, dan menaikkan harga bahan bakar sekitar 35% awal bulan ini untuk mengelola konsumsi bahan bakar.

Negara pulau ini sedang bernegosiasi dengan Rusia, India, dan AS untuk mendapatkan pasokan bahan bakar yang berkelanjutan dan menghabiskan $600 juta untuk membeli bahan bakar olahan untuk bulan April, kata Ketua Perusahaan Minyak Ceylon milik negara, Janaka Rajakaruna, pada akhir pekan lalu.

Negara tersebut kesulitan membeli 90.000 metrik ton minyak mentah yang dibutuhkan untuk menjaga agar satu-satunya kilang minyak di pulau itu tetap beroperasi dan menghasilkan cukup stok minyak bakar untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga termalnya, kata Rajakaruna.