KONTAN.CO.ID - SEOUL. Krisis kesehatan Korea Selatan (Korsel) semakin memburuk setelah dokter senior ikut mogok kerja dengan mengurangi jam praktik mulai Senin (25 Maret).

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap dokter muda dan magang yang telah mogok selama lebih dari sebulan sejak 20 Februari.

Aksi mogok yang melumpuhkan negeri “Ginseng” ini melanjutkan ketegangan dengan pemerintahan presiden Yoon Suk-yeol mengenai rencana reformasi kesehatan dengan menaikkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran di universitas mulai tahun 2025.

"Jelas meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran tidak hanya akan merusak pendidikan kedokteran tetapi juga menyebabkan keruntuhan sistem kesehatan negara kita," ujar Kim Chang-soo, presiden Asosiasi Profesor Kedokteran Korea.

Baca Juga: Korea Selatan Kerahkan Dokter Militer dan Pemerintah ke RS yang Terdampak Pemogokan

Dia mengatakan para dokter senior yang juga profesor kedokteran ini akan mulai mengurangi pelayanan rawat jalan untuk fokus pada pasien gawat darurat dan yang parah sakitnya.

Sementara itu profesor kedokteran yang lain telah mengajukan pengunduran diri.

Mogok massal ini memaksa beberapa rumah sakit untuk menolak pasien dan menunda prosedur misal operasi.

Pemerintah telah berulang kali menekankan reformasi ini krusial untuk mengatasi kekurangan dokter mengingat penuaan warga Korsel yang semakin cepat.

Tetapi pengkritik menilai pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan kondisi kerja dokter magang terlebih dahulu.

Presiden Yoon yang telah menjadikan reformasi kesehatan salah satu inisiatif kebijakannya, bersumpah tidak akan mundur dalam menerapkan agendanya ini.

Baca Juga: Korea Selatan Buka Hotline untuk Dukung Para Dokter yang Menentang Pemogokan

Namun, kemarin Minggu, Yoon mulai melunak denga meminta Perdana Menteri Han Duck-soo mencari langkah-langkah fleksibel dalam menangani penangguhan izin praktik dokter yang dicabut jika mereka tetap mogok kerja.

Presiden berideologi konservatif itu memerintahkan Han membentuk badan konsultatif konstruktif untuk berdialog dengan semua profesional medis.

Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 15 Maret, 38% mengatakan pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menangani krisis kekosongan dokter, sementara 49% menilai pemerintah tidak melakukan pekerjaan yang baik.

Editor: Handoyo .