KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memanasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu perlambatan ekonomi global hingga kenaikan harga komoditas menjadi perhatian serius berbagai kalangan.

Pemerintah pun diminta segera menyiapkan langkah mitigasi, termasuk kemungkinan merombak pos anggaran belanja guna memperkuat jaring pengaman sosial.

Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai sangat logis apabila anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) diproyeksikan naik. Menurutnya, ini untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga-harga dan tarif.

IHSG Berfluktuasi, Mirae Asset Tekankan Pentingnya Diversifikasi Portofolio

"Untuk antisipasi perlambatan ekonomi, kenaikan harga-harga dan tarif serta penurunan daya beli sudah tentu harus dimitigasi dampaknya terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini sangat logis kalau anggaran/program perlinsos dan bansos diproyeksikan naik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga: Fitch Revisi Outlook Indonesia, Pengamat: Sinyal Awal Risiko Turunnya Rating

Deddy menekankan, belanja publik pemerintah harus digenjot untuk mengantisipasi potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta penurunan penyerapan angkatan kerja. Selain itu, penguatan sektor riil, manufaktur, dan UMKM perlu menjadi prioritas agar dunia usaha tetap kompetitif di tengah tekanan eksternal.

Terkait sumber pendanaannya, Deddy menyarankan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi pada program-program baru yang memakan biaya besar, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialihkan untuk MBG serta Kopdes Merah Putih bisa berdampak negatif bagi ekonomi daerah.

"Tidak ada salahnya jika anggaran MBG dirasionalisasi sesuai kemampuan fiskal pemerintah dan tantangan yang dihadapi. Anggaran TKD dan ADD yang dipangkas cukup besar untuk keperluan MBG dan Kopdes Merah Putih akan berdampak pada sektor riil di daerah," tegasnya.

Selain itu, Deddy menyoroti pos belanja modal pemerintah yang dinilai bisa ditunda. Ia menyarankan agar pembelian kendaraan dinas operasional secara build up (impor utuh) sebaiknya dibatalkan demi menghemat fiskal dan mendukung industri dalam negeri.

"Menurut saya pembelian kendaraan baik roda tiga dan roda empat secara build up sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan. Pengadaanya harus diubah dengan menggunakan ATPM dalam negeri agar menjadi pendorong terhadap sektor otomotif dan turunannya. Dana tersebut bisa membantu perputaran uang bisa membantu industri dan mencegah PHK," pungkasnya.

Baca Juga: Cek Rekening! THR Lebaran 2026 PNS Mulai Cair, Ini Rincian Gaji untuk Hitung THR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News