KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas memicu kekhawatiran terhadap lonjakan harga energi dan pangan global. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah perlu bersiap memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat kelas menengah bawah. Yusuf menjelaskan, kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan pihak yang paling cepat terdampak ketika harga energi dan pangan naik. Dalam situasi tersebut, APBN harus berfungsi sebagai penahan benturan (shock absorber).
"Ketika harga energi dan pangan naik, kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling cepat terdampak. Dalam kondisi seperti ini, APBN harus difungsikan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan mencegah lonjakan kemiskinan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026).
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Picu Risiko Inflasi, CORE Sarankan Alihkan Anggaran MBG dan IKN Menurutnya, menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) adalah langkah kebijakan yang rasional. Program yang perlu diperkuat adalah bantuan yang dampaknya langsung dirasakan rumah tangga, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan, penguatan bantuan pangan, serta penebalan subsidi energi. Dia menilai, instrumen tersebut dinilai efektif mendorong konsumsi kelompok miskin, rentan miskin, hingga calon kelas menengah. "Prioritas penerima mencakup pekerja sektor informal dan buruh berupah rendah yang paling sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, sekaligus kelompok kelas menengah bawah yang tertekan inflasi agar tidak jatuh menjadi miskin baru," tambahnya. Terkait sumber pendanaan, Yusuf menuturkan, realokasi anggaran tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi belanja operasional kementerian dan lembaga yang ruangnya terbatas. Penyesuaian perlu menyentuh program berskala besar dengan orientasi jangka panjang.
Ia menyarankan pemerintah untuk mengatur ulang ritme pelaksanaan program besar agar ruang likuiditas APBN tetap terjaga. Hal ini mencakup kemungkinan penundaan sebagian tahap pada proyek-proyek strategis nasional.
Baca Juga: Siswa di Bengkulu Meninggal, Istana Sebut Hasil Pemeriksaan Bukan Karena MBG "Program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara, atau inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih dapat dilakukan penundaan sebagian tahap, penajaman target, atau pengaturan ulang waktu pelaksanaan agar ruang likuiditas APBN bisa disesuaikan," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
