KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penanganan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah kasus keracunan dilaporkan terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia. Anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar mengatakan, sekitar 1.000 orang mengalami keracunan MBG hanya dalam dua hari. Menurut Media, rentetan kasus tersebut menunjukkan pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya memperbaiki persoalan teknis, tetapi juga harus membenahi tata kelola dan model pelaksanaan program.
“Kalau memang tidak bisa mengelolanya atau memang hanya dibuat untuk bancakan,
please, hentikan saja. Sudah hentikan saja. Jangan bermain dengan nyawa anak manusia. Mau berapa lagi yang keracunan,” tulis Media dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip Jumat (4/9/2026). Kontan.co.id sudah mendapat izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Baca Juga: Selain MBG, Purbaya Siap Potong Belanja Tak Perlu demi Jaga Defisit APBN 2026 Media menyebut ada enam langkah yang perlu dilakukan pemerintah.
Pertama, melakukan evaluasi total sekaligus menghentikan operasional MBG.
Kedua, mengusut dugaan korupsi dan menghentikan SPPG yang terafiliasi dengan partai politik, organisasi masyarakat maupun aparat.
Ketiga, menghentikan skema dapur besar.
Keempat, pelaksanaan MBG diserahkan kepada sekolah dan komunitas serta retargeting penerima.
Kelima, pemberian nutrisi diintegrasikan dengan bantuan tunai dan edukasi kesehatan.
Keenam, pemerintah membenahi persoalan teknis serta sumber daya manusia (SDM). Namun, Media menilai langkah yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono justru terbalik. Menurutnya, pemerintah baru menjalankan poin keenam. Ia juga menyoroti rencana penggunaan test kit untuk mendeteksi makanan beracun. Menurut Media, langkah tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan apabila pemerintah masih mempertahankan model dapur besar. Ia menilai persoalan keracunan berkaitan erat dengan tata kelola dan pengelolaan SPPG. Media juga memperingatkan risiko keracunan dapat terus terjadi jika pemerintah tidak membenahi lima langkah awal tersebut.
Baca Juga: Program MBG Makan Korban Lagi, 1.700 Orang Keracunan dalam Tiga Hari Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya terus membenahi tata kelola MBG, mulai dari sistem, regulasi, teknologi informasi, pelaporan hingga pengawasan. BGN juga menindaklanjuti kasus keracunan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Sejumlah kasus telah masuk proses penyidikan, termasuk dapur yang diduga menjadi sumber gangguan kesehatan. Sementara itu, penetapan tersangka diserahkan kepada aparat penegak hukum. Menurut Sudaryono, hasil evaluasi BGN menunjukkan sebagian besar kasus keracunan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Kalau kita breakdown, itu 80%-90% karena tidak taat SOP,” kata Sudaryono saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Ia menjelaskan, pelanggaran SOP tersebut antara lain berkaitan dengan penyimpanan makanan, penerimaan bahan pangan, pengaturan suhu hingga batas waktu konsumsi. Oleh karena itu, BGN menilai penguatan kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian penting untuk menekan risiko keracunan dalam pelaksanaan MBG. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
