KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengkaji  perubahan sistem tarif Kereta Rel Listrik (KRL) pada tahun 2023. Dalam skema baru ini, rencananya akan dilakukan pembedaan golongan penumpang untuk mendapatkan tarif subsidi dan tarif non-subsidi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan, agar rencana perubahan skema tarif ini dapat diuji coba terlebih dahulu. Sehingga implementasinya berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, uji coba merupakan faktor penting sebelum penerapan kebijakan baru diterapkan. Sebab, melalui langkah ini, dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari sebuah rencana dan dapat dilakukan penyempurnaan setelahnya.

Baca Juga: Mekanisme Orang Kaya Bakal Bayar Tarif KRL Lebih Mahal Harus Jelas

“Apakah nanti implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Sebab, satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu, implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan, sehingga nanti diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar Ma'ruf di Jakarta, Kamis (29/12).

Ma'ruf menilai rencana perubahan skema tarif KRL ini merupakan sebuah upaya baik. Dimana, nantinya akan terjadi subsidi silang antara penumpang yang mampu dan penumpang yang berhak menerima subsidi tarif.

“Kalau idenya kan baik, supaya yang kuat itu menolong yang lemah, dan memang pembebanan itu supaya disesuaikan dengan daya pikulnya. Idenya sudah, ya cross subsidy, istilahnya cross subsidy ini, yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul,” jelas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan ada kenaikan tarif KRL Commuter Line tahun 2023. Sebab, seperti diketahui sebelumnya sempat muncul wacana adanya kenaikan tarif KRL Commuter Line.

Baca Juga: Kata Kemenhub Soal Rencana Penyesuaian Tarif KRL

"Kalau (tarif) KRL nggak naik. Insyaallah sampai 2023 nggak naik," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Selasa (27/12).

Budi mengatakan, subsdi tarif KRL Commuter Line akan dilakukan tepat guna. Artinya, bagi masyarakat yang mampu akan membayar tarif sesuai harga tarif sebenarnya. Sementara bagi masyarakat kurang mampu akan tetap mendapatkan subsidi tarif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli