KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor Staf Presiden mendorong penguatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Hal itu terutama pada perbatasan darat di Kalimantan Barat sepanjang 976 Kilometer (km). Pada kawasan perbatasan itu disebut marak terjadi eksploitasi sumber daya alam, perpindahan orang secara ilegal dan transaksi narkotika.

"KSP mendorong penguatan pengamanan di jalur ilegal untuk mencegah penyebaran COVID-19, serta tindak pidana lintas batas negara seperti TPPU, narkoba dan human trafficking," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan dalam siaran pers, Kamis (11/11).

Baca Juga: Malaysia siap menyambut wisata medis, Indonesia juga harus sigap

Kejahatan yang kerap terjadi di kawasan perbatasan dinilai merugikan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan Satgas akan menjadi isu yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, masalah perbatasan negara juga sempat menjadi bahasan kedua negara. Hal itu dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob di Istana Bogor, Rabu (10/11) kemarin.

Jokowi mendorong penyelesaian batas negara di laut dan di udara. Jokowi berharap masalah batas negara tersebut dapat selesai dalam waktu dekat. "Kita harap karena ini sudah agak lama prosesnya, kita berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia melihat pentingnya perbatasan kedua negara. Terutama pembangunan yang masif di Kalimantan membuat Malaysia tertarik untuk ikut terlibat dalam pembangunan tersebut.

Selanjutnya: Jokowi dan PM Malaysia sepakati perlindungan TKI serta pembukaan perbatasan negara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .