KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan data yang pasif. Sebab, kata Iqbal Kemnaker hanya menunggu laporan PHK dari daerah.

"Data di kemenaker adalah pasif karena hanya menerima laporan dari Disnaker kabupaten/kota," katanya kepada KONTAN, Senin (1/1).

Iqbal melanjutkan, data yang dimiliki KSPI justru menunjukkan adanya PHK besar-besaran. Selama 2017, Iqbal memperkirakan ada 80 ribu pekerja kena PHK.

"Hingga pertengahan tahun 2017 sudah lebih dari 50 ribu orang pekerja di PHK. PHK terjadi di industri ritel, seperti penutupan 7-Eleven. KSPI juga memprediksi PHK akan terjadi Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop," papar Iqbal.

Selain ritel, beberapa sektor industri lain yang banyak melakukan PHK disebutkan Iqbal adalah, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.

Hingga November 2017, Kemnaker baru mencatat ada 2.345 kasus PHK dengan 9.822 pekerja kena PHK.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Haiyani Rumondang memang mengakui, dari data tersebut tak seluruh provinsi melaporkan adanya PHK.

"Ada pihak yang tidak menyampaikan, tidak melaporkan, tapi mungkin juga karena sudah win-win solution, jadi tidak disampaikan dan sebagainya," katanya pada KONTAN akhir pekan lalu.

Dari data yang didapat KONTAN, beberapa provinsi memang tak tercatat miliki kasus PHK pada 2017.

Mereka adalah Sumatera Utara, Kep. Riau, Lampung, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Sementara tiga Provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan 3.088 pekerja, DKI Jakarta dengan 1.939 pekerja, dan Banten dengan 1.663 pekerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie