KSPI Minta Pemerintah Segera Atur Dana Cadangan Pesangon Pekerja



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan dana cadangan pesangon.

Kebijakan ini diharapkan bisa memastikan pekerja tetap menerima hak pesangon ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau pailit.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, selama ini persoalan pesangon bukan terletak pada besaran hak yang sudah diatur dalam undang-undang, melainkan kepastian pembayarannya.


Menurutnya, masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana, bangkrut, atau menghindari kewajibannya.

Baca Juga: Serapan Belanja Pemda Seret, Efek Ke Ekonomi Daerah Bisa Lambat

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Karena itu, KSPI mendorong penerapan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Melalui mekanisme tersebut, pengusaha wajib menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah. Dana ini harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan operasional maupun bisnis lainnya.

Said menegaskan, dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja.

“Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek,” ujarnya.

Terkait lembaga pengelola, Said menyebut ada tiga opsi yang bisa dipertimbangkan pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), atau membentuk lembaga khusus.

Baca Juga: Tambahan Dana Daerah Rp 100 Miliar per Provinsi Dinilai Berisiko Tambal Sulam

Namun, KSPI dan Partai Buruh lebih cenderung mengusulkan Danantara. Pasalnya, jika pengelolaan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan perubahan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Sementara itu, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Meski demikian, Said menegaskan pemerintah maupun Presiden belum memutuskan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Usulan Danantara merupakan pandangan KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan resmi pemerintah.

Terkait besaran iuran, Said mengatakan pemerintah perlu melakukan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja, upah, dan besaran pesangon pekerja.

KSPI juga mengusulkan adanya batas upah atau ceiling wages sebagai dasar penghitungan iuran. Namun, kebijakan ini tidak boleh mengurangi hak pesangon pekerja.

Jika dana dari lembaga pengelola tidak mencukupi, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar untuk Tiap Provinsi, Mendagri Ungkap Alasannya

“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan,” jelas Said.

Menurutnya, pembayaran iuran secara bertahap justru membantu perusahaan menyiapkan dana pesangon sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar sekaligus saat terjadi PHK.

“Pemerintah justru ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat ketika terjadi PHK. Caranya, kewajiban pesangon itu dicicil dalam bentuk iuran. Ini win-win solution bagi pengusaha dan buruh,” katanya.

Dia menambahkan, kewajiban dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Said juga mengatakan, perusahaan yang tidak membayar iuran dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan usaha. Sementara itu, perusahaan yang tidak membayar pesangon kepada pekerja dapat dikenai sanksi pidana.

“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” tegasnya.

KSPI meminta pemerintah segera menetapkan aturan mengenai besaran iuran, lembaga pengelola, mekanisme pembayaran, dan pencairan dana pesangon. Said menyebut UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menyusun aturan pelaksanaannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News