KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha yang terlambat membayarkan THR kepada buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar THR tersebut.

Namun pengenaan denda, tidak berarti menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh. Ketentuan tersebut dijelaskan Said Iqbal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Pengusaha Bisa Menunda dan Cicil Bayar THR Lebaran

Dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Said Iqbal menegaskan, bahwa surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai THR menyalahi ketentuan PP No 78 Tahun 2015.

"Aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh ditunda atau dicicil. Terlebih lagi tidak dibayarkan 100%," tegas Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id pada Minggu (10/5).

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, surat edaran semacam pengumuman, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Dengan kata lain surat edaran Menaker tersebut batal demi hukum dan harus diabaikan, karena memperbolehkan THR dicicil.

Baca Juga: KSPI menolak SE Menaker yang izinkan pembayaran THR dicicil atau ditunda

Minggu depan KSPI berencana mengajukan gugatan KSPI terhadap surat edaran Menaker ke PTUN Jakarta. Tak hanya itu, KSPI juga menyerukan kepada kaum buruh untuk meminta agar perusahaan membayar THR secara penuh. Tidak ditunda atau dicicil.

"Prinsipnya hak harus diberikan. Tidak boleh diotak-atik," tegas Said Iqbal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli