KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konferderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak dan meminta Pemerintah segera mencabut perjanjian dengan Amerika Serikat (AS).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, kesepakatan ini dinilai berbahaya terkait pemindahan (transfer) data pribadi warga negara Indonesia ke AS. Menurutnya, perjanjian ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat Indonesia.

Baca Juga: Soal Transfer Data Pribadi ke AS, Menko Airlangga Jamin Data Masyarakat Aman

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

“Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain? Atas dasar apa tim ekonomi Indonesia menyetujui akses data rakyat Indonesia kepada negara asing, tanpa seizin dan sepengetahuan rakyat,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).

Iqbal pun mewanti-wanti pemerintah agar segera mencabut kesepakatan tersebut, sebab jika tidak pihaknya bakal menggelar aksi besar-besaran di seluruh wilayah tanah air.

Dia bilang, kaum buruh tidak pernah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menjual data pribadi mereka.

“Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal prinsip dan harga diri bangsa,” tegas Iqbal.

Selain soal data pribadi, Iqbal juga menyoroti ketimpangan tarif perdagangan antara Indonesia dan AS yang kian menindas.

Menurutnya, tarif impor 19% yang diberikan AS ke Indonesia sementara AS 0% merupakan bentuk penjajahan baru.

Baca Juga: Menkomdigi Buka Suara Soal Kesepakatan Transfer Data Pribadi dengan AS

“Di masa Trump, tarif barang-barang Indonesia ke AS dinaikkan hingga 19%, sementara barang dari Amerika Serikat ke Indonesia bisa masuk tanpa bea atau 0%. Ini adalah bentuk nyata dari penjajahan ekonomi model baru: neoliberalisme dan neokolonialisme,” terangnya.

Lebih lanjut, Iqbal mengingatkan, kebijakan tarif Trump sebelumnya telah menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri Indonesia, terutama padat karya.

“Itu saja sudah menghancurkan kehidupan jutaan buruh. Sekarang, ditambah lagi data pribadi kami dijual ke negara lain. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News