KSPN: Fatwa Haram Vape Tak Akan Picu Gelombang PHK, Ini Alasannya



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketetapan fatwa haram rokok elektrik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya diprediksi bakal memicu pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Namun, pandangan berbeda justru datang dari serikat pekerja terkait potensi dampak ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi menilai, fatwa haram tersebut secara umum tidak akan terlalu memengaruhi kelangsungan produksi maupun tenaga kerja di industri vape. Hal ini disebabkan produk rokok elektrik dinilai sudah memiliki segmen konsumen serta penggemar setia tersendiri di pasar.

Baca Juga: MPR Umumkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026


"Secara umum tidak terlalu berpengaruh karena konsumen rokok elektrik sudah ada segmen penggemar setianya, ya sama seperti rokok konvensional, dikasih peringatan rokok berbahaya sebabkan kanker penyebab kematian kan juga tidak terlalu ditakuti konsumen," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ristadi, faktor utama yang paling ditakuti oleh konsumen sekaligus mampu menekan tingkat konsumsi rokok secara signifikan adalah kenaikan harga jual produk di pasaran. Kenaikan harga itulah yang biasanya memicu penurunan permintaan secara drastis hingga berujung pada efisiensi karyawan.

"Yang ditakuti konsumen itu kalau harganya mahal maka itu yang akan berpengaruh terjadi pengurangan konsumsi rokok dan bisa berakibat produksi turun drastis dan sebabkan PHK," terangnya.

Dengan demikian, lanjut dia, dampak fatwa haram terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja di industri vape diperkirakan sangat minim selama aktivitas operasional pabrik tetap berjalan normal. 

"Pun demikian untuk rokok elektrik/vape, fatwa tersebut ada pengaruhnya tapi tidak akan signifikan terhadap konsumennya sehingga ya produksi vape tidak akan turun drastis dan dampaknya sedikit terhadap PHK. Kecuali kalau pabriknya yang ditutup karena fatwa haram MUI," pungkasnya.

Baca Juga: Dukung Ekonomi, Pemerintah Genjot Program Perumahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News