KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi sorotan setelah PT Toba Pulp Lestari Tbk berencana merumahkan pekerja menyusul pencabutan izin operasional berbasis kehutanan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai, kasus ini bukan dipicu tekanan geopolitik global, melainkan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan.

“Jadi, untuk kasus PT Toba Palp itu bukan karena pengaruh eksternal, bukan karena pengaruh geopolitik. Tapi karena memang itu soal program pemerintah yang canangkan dan berkomitmen untuk membangun industri-industri yang berorientasi kepada ramah lingkungan atau industri hijau,” ujarnya kepada Kontan, Senin (27/4).

Baca Juga: Produksi Minyak dari Sumur Rakyat Mulai Mengalir, Pemerintah Dorong Kemitraan KKKS

Meski demikian, Ristadi mengingatkan bahwa secara umum kondisi geopolitik global tetap berpotensi menekan industri, terutama sektor yang bergantung pada energi impor maupun bahan baku tertentu.

Ia mencontohkan, industri berbasis minyak seperti plastik dan serat sintetis akan terdampak jika terjadi gangguan pasokan energi global. Kondisi ini berisiko mendorong efisiensi perusahaan yang berujung pada PHK tenaga kerja.

“Nah, tentu ini juga akan semakin mempersulit kesempatan kerja untuk teman-teman yang masih menganggur sebab beban pencari kerjanya akan ditambah dari korban-korban PHK, termasuk juga angkatan kerja yang baru,” jelasnya.

Di sisi lain, KSPN mencatat praktik PHK saat ini lebih banyak dilakukan dalam bentuk efisiensi, bukan penutupan pabrik secara total. Namun, data riil di lapangan dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam laporan resmi.

Ristadi mengungkapkan, serikat pekerja menghadapi dilema dalam membuka data PHK karena berpotensi memengaruhi kepercayaan perbankan maupun pembeli (buyer) terhadap perusahaan.

“Jadi memang agak susah juga, makanya saya meyakini PHK yang di input oleh data pemerintah itu saya kira tidak real yang terjadi di lapangan,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian kasus PHK tidak terekspos secara luas, meskipun terjadi di berbagai sektor industri.

Untuk meredam potensi gejolak ketenagakerjaan, KSPN menilai pemerintah perlu memperkuat kemandirian industri nasional, terutama dari sisi energi, bahan baku, dan pasar domestik.

“Artinya maksudnya adalah bahwa industri-industri dalam negeri itu tidak tergantung oleh barang-barang impor, baik itu dari bahan baku, energi,” ujarnya.

Dengan basis pasar domestik yang besar, Ristadi menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjaga stabilitas industri dan penyerapan tenaga kerja, selama ketergantungan terhadap faktor eksternal dapat ditekan.

Ke depan, ia berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara agenda transisi industri hijau dengan perlindungan tenaga kerja, agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan baru di pasar kerja.

Baca Juga: Menteri Bahlil Kaji Pemanfaatan Compressed Natural Gas sebagai Alternatif LPG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News