KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) menilai realisasi investasi di awal 2025 harus bisa dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan menyejahterakan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan itu, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memberi kemudahan bagi investor untuk bisa memulai kegiatan bisnisnya.

“Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” papar Ketua KSPSI, Jumhur Hidayat dalam keterangannya, Rabu (7/5).

Sementara dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Menurut Jumhur tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

Keuangan Kuartal III 2025 Solid, Telkom Teruskan Akselerasi Bisnis

“Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina,” imbuhnya.

Baca Juga: Strategi Menghadapi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Tertekan

Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi nilai investasi selama periode Januari–Maret 2025 mencapai Rp 465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 401,5 triliun.

Oleh karena itu, Jumhur berpendapat saat ini adalah momentum bagi pemerintah untuk merealisasikan janjinya menyejahterakan masyarakat. Caranya adalah dengan memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

Di sisi lain, bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit menurut mantan Kepala BNP2TKI ini adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia.

KSPSI menurutnya sangat percaya pemerintah bisa merealisasikan misi menyejahterakan rakyat. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan dialog dengan semua elemen rakyat untuk membangun Indonesia.

Jumhur menambahkan rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini adalah imbas dari kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News