KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan keselarasan bauran kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia tetap terjaga untuk menjaga pertumbuhan perekonomian, meski pasar keuangan dibayangi volatilitas nilai tukar rupiah dan kenaikan inflasi pangan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, pelemahan rupiah dan lonjakan inflasi belakangan ini bukan mencerminkan pemburukan fundamental ekonomi domestik, melainkan dipicu faktor teknikal jangka pendek serta ketidakpastian global. “Tekanan rupiah sekarang adalah faktor-faktor teknikal. Ke depan, secara fundamental rupiah justru berpeluang menguat,” ujar Perry dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Baca Juga: Sistem Keuangan Masih Stabil, Tapi Indef Sebut Fiskal dan Rupiah Kian Rapuh Menurut Perry, peluang penguatan rupiah ditopang oleh inflasi inti yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, serta imbal hasil investasi yang kompetitif. Untuk meredam gejolak nilai tukar, BI telah melakukan intervensi berlapis, mulai dari pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri di sesi Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat, serta intervensi di pasar spot dan Domestic NDF (DNDF) di dalam negeri. Sementara itu, terkait lonjakan inflasi, Perry menilai tekanan harga terutama berasal dari komponen harga pangan bergejolak (
volatile food) akibat gangguan cuaca dan kendala distribusi pascabencana, bukan karena tarikan permintaan yang berlebihan. Ia optimistis faktor jangka pendek tersebut dapat diredam melalui langkah Tim Pengendali Inflasi Pangan. Dengan inflasi inti dan nilai tukar yang dinilai masih terkendali, Perry menyebut kebijakan moneter ke depan masih memiliki ruang untuk tetap menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. BI membuka peluang penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial guna mendorong penyaluran kredit. Selain itu, BI juga menegaskan komitmen sinergi fiskal–moneter, termasuk melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, skema
debt switching, serta pembelian sebagian SBN oleh BI untuk mendukung pendanaan stimulus fiskal. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran adanya keretakan koordinasi antar-otoritas. Ia menegaskan, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mekanisme pemantauan harian yang ketat.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Defisit Membesar, Ekonom Minta Waspada Tekanan di Pasar Keuangan Purbaya mengungkapkan, sekretariat KSSK diawaki oleh 27 personel gabungan dari empat lembaga yang bekerja secara stasioner untuk memantau indikator stabilitas sistem keuangan secara real-time dan melaporkannya langsung kepada pimpinan masing-masing institusi. “Jadi kami tidak pernah tidak tahu isu yang ada di lapangan. Koordinasinya sangat baik. Selain rapat berkala tiga bulanan, setiap bulan ada
deputy meeting yang intensif, sering kali rapat sampai pagi,” ujar Purbaya.
Ia memastikan, efektivitas komunikasi antara otoritas fiskal dan moneter tetap terjaga di tengah tekanan pasar saat ini. Seluruh kebijakan yang diambil, baik intervensi pasar maupun stimulus fiskal, disebut merupakan hasil kalkulasi bersama demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
