KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) telah menyerahkan kajian terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan.

Dalam kajiannya, KSTJ mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat menghentikan proyek reklamasi. Sebab proyek tersebut dinilai menyebabkan dampak buruk mulai dari sosial, ekonomi, hinhha budaya.

Sementara untuk pulau terlanjur direklamasi, Marthin Hadiwinata, Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) opsi yang bisa ditempuh Pemprov DKI Jakarta.

"Pertama dibongkar kembali, dan/atau memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk kepentingan non-komersial seperti hutan mangrove, ruang publik, atau kampung deret nelayan," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/12) malam.

Meski demikian, Marthin yang juga jadi salah satu penyusun hasil kajian tersebut juga mengakui butuh kajian lebih dalam jika opsi pembongkaran yang dipilih.

"Tapi sebelum ke sana perlu ada kajian yang benar cost-benefit dari pembongkaran pulau yang sudah terlanjur ada. Tapi posisi kami dari sejak awal menginginkan pemulihan Teluk Jakarta" sambungnya.

Sementara dari dokumen hasil kajian KSTJ yang diterima KONTAN, salah satu alasan reklamasi yang ingin memperluas hunian guna mengurai kepadatan penduduk DKI Jakarta punya solusi dengan menghadirkan hunian vertikal.

"Yakni dengan perencanaan pembangunan spasial Jakarta yang menyeluruh, dan berjangka panjang. Untuk hunian warga Jakarta, khususnya kelas pekerja, fokus diutamakan pada meningkatkan lantai-terbangun, khususnya di kawasan-kawasan pusat kota," tulis dokumen tersebut.

KSTJ menilai kepadatan penduduk DKI Jakarta sekitar 150 jiwa per hektare belumlah terlalu padat. Apalagi dibanding beberapa kota maju macam Paris yang capai 400 jiwa per hektare, atau Copenhagen yang capai 600 jiwa per hektare.

"Peningkatan koefisien lantai bangunan dari rata-rata dua menjadi rata-rata tiga hingga empat di pusat-pusat kota khusus untuk hunian selama lima tahun ke depan akan menghasilkan nilai tambah yang mencukupi," sambungnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto