KONTAN.CO.ID - KTT ASEAN resmi dibuka pada hari Selasa (5/3) dengan Australia sebagai tuan rumah. Kali ini, keamanan maritim dan perdagangan di tengah tingginya tensi di Laut China Selatan menjadi fokus diskusi.

Pelaksanaan KTT di Australia kali ini sekaligus menandai peringatan 50 tahun hubungannya dengan ASEAN. Australia yang dekat dengan Barat, juga cukup resah dengan rencana China untuk memperluas kehadiran diplomatik dan militer di Asia Tenggara.

KTT tersebut diperkirakan akan mengeluarkan deklarasi bersama pada Rabu (6/3) yang akan menguraikan posisi ASEAN mengenai perang Israel-Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina.

KB Bank Optimis Asset Swap Dapat Meningkatkan Kualitas Aset

Baca Juga: Taiwan Bakal Tingkatkan Latihan Rudal di Tengah Ancaman China

Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan bahwa Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan ASEAN.

"Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda untuk memastikan prinsip kedaulatan, integritas wilayah, kesetaraan, dan kemerdekaan ditegakkan. Untuk memastikan kawasan kita aman, berketahanan, terbuka, inklusif, dan sejahtera," kata Albanese, dikutip Reuters.

Dirinya menambahkan, Australia dan ASEAN harus bekerja sama untuk mengubah hubungan alamiah menjadi kerja sama yang lebih praktis dalam bidang keberlanjutan dan keamanan laut.

Baca Juga: China-Filipina Memanas di Laut China Selatan, Ini 2 Insiden yang Terjadi

Keamanan Maritim di Laut China Selatan

Isu keamanan maritim menjadi semakin hangat di Asia Tenggara karena belakangan ini Filipina sedang berselisih dengan China di Laut China Selatan.

Filipina, pada hari Selasa, memanggil wakil kepala perwakilan China di Manila untuk memprotes tindakan agresif yang dilakukan Angkatan Laut China terhadap misi pasokan militer Filipina yang ditempatkan di perairan dangkal Laut Cina Selatan.

Filipina dan China terjebak dalam sengketa wilayah meskipun ada keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki landasan hukum. Sayangnya, China menolak keputusan itu.

Baca Juga: Rasio Perpajakan Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Negara di Kawasan ASEAN

Berbeda dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim justru menilai bahwa saat ini telah timbul "China-phobia" di kalangan negara-negara Barat.

Dalam konferensi pers dengan Albanese pada hari Senin, Anwar mengklaim risiko konflik di Laut China Selatan terlalu dibesar-besarkan.

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal senilai lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya. Klaim itu membuat China berselisih degnan sejumlah negara ASEAN termasuk Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.