KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Kelompok negara BRICS telah menyepakati sebuah deklarasi bersama yang diperkirakan tidak akan menyebut nama negara tertentu, namun akan mengecam perang sepihak yang dilakukan oleh negara mana pun. 

Demikian disampaikan oleh empat sumber kepada Reuters pada Sabtu (12/9/2026).

Blok tersebut—yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab—sedang menggelar pertemuan puncak tahunannya di New Delhi pada akhir pekan ini.

Baca Juga: Inflasi AS di Atas Ekspektasi, Peluang The Fed Kerek Suku Bunga Kian Besar

KTT ini, yang diharapkan dapat menjembatani perpecahan antara anggota Iran dan Uni Emirat Arab terkait konflik di kawasan Teluk, diselenggarakan di tengah situasi di mana Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan balasan dalam perang yang telah berlangsung selama enam bulan.

Hal ini terjadi setelah adanya jeda pertempuran selama sebagian besar bulan Agustus, sementara kelompok pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman memperketat cengkeraman mereka di wilayah Laut Merah.

Perwakilan dari negara-negara anggota telah berupaya menjembatani perbedaan antara Iran dan Uni Emirat Arab—yang berada di pihak berlawanan dalam konflik Teluk—guna menghasilkan deklarasi yang disepakati bersama.

Para pemimpin negara-negara tersebut diperkirakan akan menyetujui deklarasi itu pada hari Sabtu, ungkap sumber-sumber tersebut.

Baca Juga: Korea Utara Tembakan Sejumlah Rudal Balistik ke Arah Laut

Kementerian Luar Negeri India, selaku tuan rumah, tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai deklarasi tersebut.

Para pakar kebijakan luar negeri sebelumnya menyatakan bahwa ujian utama bagi blok ini adalah menemukan rumusan bahasa terkait krisis Timur Tengah yang dapat diterima oleh Abu Dhabi maupun Teheran, sehingga membuka jalan bagi tercapainya deklarasi bersama.

Pernyataan bersama semacam itu kemungkinan tidak akan memengaruhi lanskap geopolitik saat ini, namun akan menunjukkan persatuan kelompok negara-negara berkembang dalam menghadapi kebijakan yang melemahkan ekonomi, seperti sanksi Barat.