KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat akan digelar di Washington pada Kamis (19/2/2026). Forum ini disebut akan mengumumkan komitmen dana miliaran dolar untuk rekonstruksi Gaza serta pengerahan ribuan personel stabilisasi internasional. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir sebagai salah satu pemimpin yang diundang.
KTT ini menjadi sorotan karena digelar saat gencatan senjata Israel-Hamas masih rapuh dan peran forum baru ini dipandang sebagai langkah alternatif di luar mekanisme PBB.
Janji dana dan pasukan
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa anggota Dewan Perdamaian yang baru dibentuk telah menjanjikan dana sebesar 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 84 triliun) untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang. Selain itu, ribuan personel juga akan dikomitmenkan untuk mendukung upaya stabilisasi internasional dan kepolisian di wilayah tersebut. Baca Juga:
Tiba di AS, Prabowo Akan Bertemu dengan Pengusaha AS Bahas Kerja Sama Ekonomi Janji-janji itu, kata Trump, akan diumumkan secara resmi ketika para anggota dewan berkumpul di Washington untuk pertemuan pertama mereka. Dalam unggahan di Truth Social, ia menulis, “Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam Sejarah, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya.” Trump juga memastikan bahwa pertemuan Kamis akan berlangsung di US Institute of Peace, yang pada Desember lalu diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS akan diganti namanya menjadi Donald J Trump US Institute of Peace. Namun, hingga kini belum diungkapkan negara-negara anggota mana saja yang memberikan komitmen dana rekonstruksi maupun yang akan menyumbang personel bagi pasukan stabilisasi.
Tantangan berat membangun kembali Gaza
Rekonstruksi Gaza diperkirakan menjadi tugas besar dan berat. Setelah pertempuran terberat mereda menyusul kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober, hanya sedikit wilayah Gaza yang tersisa tanpa kerusakan akibat lebih dari dua tahun pemboman Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Uni Eropa memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza mencapai sekitar 70 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.181 triliun). Kesepakatan gencatan senjata tersebut juga menyerukan pembentukan pasukan stabilisasi internasional bersenjata untuk menjaga keamanan dan memastikan pelucutan senjata kelompok militan Hamas—salah satu tuntutan utama Israel. Baca Juga:
BI: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Jadi US$214,3 Miliar pada Kuartal IV 2025 Meski demikian, sejauh ini hanya sedikit negara yang menyatakan minat untuk bergabung dalam pasukan tersebut. Gencatan senjata yang dimediasi AS dimaksudkan untuk menghentikan perang lebih dari dua tahun antara Israel dan Hamas, tetapi pasukan Israel masih melakukan serangan udara berulang dan kerap menembaki warga Palestina di dekat zona yang dikuasai militer. Tidak jelas berapa dari lebih 20 anggota Dewan Perdamaian yang akan hadir dalam pertemuan pertama ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih, diperkirakan tidak akan hadir. Awalnya, dewan ini dirancang untuk menghentikan konflik Israel-Hamas di Gaza. Namun, sejumlah analis menilai mandatnya berkembang lebih luas, seiring upaya Trump membentuk ulang sistem internasional pasca-Perang Dunia II dan menghindari ketergantungan pada Dewan Keamanan PBB. Sejumlah sekutu utama AS di Eropa dan kawasan lain bahkan menolak bergabung karena memandang forum ini sebagai pesaing Dewan Keamanan PBB.
Indonesia siapkan 8.000 pasukan
Di tengah persiapan KTT, Indonesia menjadi salah satu negara yang secara terbuka menyatakan kesiapan berkontribusi. Militer Indonesia menyebut hingga 8.000 personel diperkirakan siap pada akhir Juni untuk kemungkinan penugasan ke Gaza dalam misi kemanusiaan dan perdamaian. Ini menjadi komitmen tegas pertama yang diterima Trump untuk mendukung pasukan stabilisasi. Presiden Prabowo Subianto, yang diundang menghadiri pertemuan perdana pada 19 Februari, mengatakan, “Kami hanya mempersiapkan diri jika suatu kesepakatan tercapai dan kami harus mengirim pasukan penjaga perdamaian.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan Prabowo akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong perlindungan warga Palestina dan mengupayakan perdamaian berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara, yakni pembentukan negara Palestina merdeka.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Jadi US$ 431,7 Miliar di Kuartal IV 2025 Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahwa partisipasi pasukan Indonesia tidak dimaksudkan untuk memaksakan perdamaian, melainkan berfokus pada tujuan kemanusiaan. Detail penugasan, termasuk jadwal dan lokasi, masih belum difinalisasi, tetapi sedikitnya satu brigade dengan kekuatan hingga 8.000 personel tengah disiapkan. Sebelumnya, pada November, Menteri Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa 20.000 prajurit telah dilatih untuk mendukung layanan kesehatan dan pembangunan konstruksi di Gaza. Indonesia juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman 10.000 ton beras pada Agustus tahun lalu, serta meluncurkan inisiatif budidaya jangka panjang di Sumatra dan Kalimantan untuk mendukung ketahanan pangan Palestina.
Selain agenda Gaza, pemerintah menyebut Prabowo juga dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat dalam kunjungan tersebut, serta akan mengupayakan negosiasi terkait iuran keanggotaan Dewan Perdamaian yang dilaporkan mencapai 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
