KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas investasi di Indonesia perlu dievaluasi karena besarnya nilai investasi yang terealisasi belum tentu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk, termasuk ke sektor hilirisasi, mampu mendorong aktivitas produksi secara optimal sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, menilai keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai realisasi.

Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas industri, dan perekonomian domestik.

Baca Juga: INDEF Soroti Anomali Data Penyerapan Tenaga Kerja BKPM dan BPS

“Investasi terus mencetak rekor, tetapi dorongannya terhadap penciptaan lapangan kerja dan perekonomian nasional belum cukup kuat,” ujar Heri dalam diskusi Indef bertajuk Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 3.923,2 triliun dengan penyerapan sekitar 5,4 juta tenaga kerja.

Namun, Heri menilai angka tersebut perlu dicermati lebih jauh, terutama jika dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Dalam data paparannya, jumlah pekerja informal per Mei 2026 mencapai 87,88 juta orang atau 59,20% dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja formal tercatat sebanyak 60,31 juta orang atau 40,70%.

Menurut Heri, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar investasi yang masuk ke sektor industri, termasuk hilirisasi, benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengendalian RKAB dan Impor Energi Jadi Sorotan

Pasalnya, peningkatan investasi belum tentu diikuti penyerapan tenaga kerja yang sebanding.

Ia juga mengingatkan bahwa realisasi investasi tidak otomatis mencerminkan kegiatan produksi yang optimal.

Pemerintah perlu mengevaluasi apakah pabrik yang dibangun telah beroperasi sesuai kapasitas dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.

Heri mencontohkan, pabrik yang telah dibangun melalui investasi besar bisa saja hanya beroperasi pada sekitar 50% kapasitas atau bahkan lebih rendah. Jika kondisi tersebut terjadi, potensi produksi dan kontribusi ekonomi dari investasi menjadi tidak maksimal.

Selain itu, karakteristik investasi pada industri hilirisasi berbasis mineral yang cenderung padat modal juga perlu menjadi perhatian. Industri semacam ini dapat meningkatkan produksi dan ekspor, tetapi kebutuhan tenaga kerjanya relatif lebih rendah dibandingkan industri padat karya.

Akibatnya, peningkatan output industri tidak selalu diikuti pertumbuhan kesempatan kerja dalam jumlah besar.

Karena itu, Heri menilai strategi industrialisasi perlu menyeimbangkan pengembangan industri padat modal dengan industri yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% melalui peningkatan investasi dan produktivitas mesin, tetapi juga memperkuat produktivitas manusia serta kualitas tenaga kerja.

“Saya khawatir fenomena GDP-oriented atau orientasi yang terlalu berfokus pada pertumbuhan PDB akan semakin nyata ke depan,” kata Heri.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, CELIOS Soroti Kualitas Penciptaan Lapangan Kerja

Menurut dia, pengembangan industri nasional juga membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, akses pasar, hingga pembiayaan.

Keterkaitan investasi hilirisasi dengan industri domestik pun perlu diperkuat. Nilai ekspor yang besar belum tentu memberikan dampak ekonomi secara luas apabila keterlibatan pemasok lokal dan industri pengguna di dalam negeri masih terbatas.

Oleh karena itu, Heri menilai keberhasilan investasi perlu diukur melalui sejumlah indikator, antara lain peningkatan produktivitas, pendalaman struktur industri, daya saing ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.

Besarnya realisasi investasi tetap penting, tetapi pemerintah perlu memastikan modal yang ditanamkan benar-benar produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News