Kendati pemerintah sudah mewajibkan toko modern untuk memasarkan minimal 80% produk lokal dari keseluruhan produk yang diperdagangkan, tapi hanya sedikit pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berhasil memanfaatkannya.  

Umumnya, pelaku UKM  terkendala ketatnya persyaratan yang ditetapkan pihak ritel modern, terutama menyangkut kualitas produk. Fernando Repi, Corporate Communication PT Matahari Putra Prima Tbk mengatakan, pengusaha UKM yang mau memasok ke ritel modern Hypermart harus memiliki pasokan yang cukup bila telah dipercaya menjadi pemasok.

"Kualitas produk itu juga penting. Sayangnya, kualitas produk UKM masih dibawah rata-rata," kata Fernando. Hypermart membebaskan  listing fee agar memudahkan pengusaha UKM.

Peritel modern lain seperti PT Modern Putra Indonesia yang memiliki 7-Eleven mengatakan, produk IKM yang bisa masuk 7 Eleven didominasi produk makanan.

Neneng Sri Mulyati, Manajer Pemasaran dan Hubungan Masyarakat 7-Eleven mengklaim, persentase produk IKM di 7- Eleven saat ini sekitar 50% dan sebagian besar ada di produk makanan. 

"Kami tidak anti dengan produk IKM, malah alokasi produk makanan kami kebanyakan dari IKM, baik fresh food dan package food, " kata Neneng, beberapa waktu lalu (16/05).

Neneng menambahkan, 7-Eleven memiliki sejumlah kriteria bagi produk UKM agar bisa masuk di gerai 7-Eleven. Pertama, memperhatikan bahan baku. Kedua,  proses produksi. Ketiga,  pra pengemasan (pre-packing). Tahap terakhir, yakni  packing dilakukan oleh 7-Eleven sendiri.

Saat ini 7-Eleven bekerjasama dengan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jadi pelaku UKM bisa mencari informasi ke lembaga ini.

Informasi dan pelatihan UKM tak hanya disediakan oleh Kementerian Koperasi. Dengan alasan menciptakan lapangan kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) masuk ke sektor UKM dengan memberikan pelatihan.

Sejak 2009, Kemnakertrans bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO). Saat ini dua institusi ini mengumumkan program baru bernama Score fase II yang diluncurkan Senin (26/5) dengan dana sebesar US$ 566.000.

Saat ini mereka fokus di enam provinsi. Yakni  Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Lampung. UKM dengan pekerja mulai 25 orang hingga 250 orang bisa ikut program ini.

Sebenarnya semua jenis usaha UKM bisa mengikuti kegiatan ini. Namun, kata Direktur ILO kantor Indonesia Peter van Rooij, sebagian besar sasarannya ke usaha sektor manufaktur, makanan, dan tekstil.                        (Selesai)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri