JAKARTA. Beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) yang selama ini didistribusikan Badan Urusan Logistik (Bulog) mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan auditor tersebut menemukan kualitas raskin yang disalurkan Bulog masih buruk. Karena itu, BPK menyarankan agar Bulog segera membenahinya.

Mendapat penilaian seperti itu, Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog, Basirun mengatakan, Bulog terus meningkatkan perbaikan kualitas raskin dengan melibatkan tim survei independen dan tim survei divre. Menurutnya, Bulog selalu melakukan penyortiran sebelum penyaluran. Selain itu, juga dilakukan pengecekan kualitas oleh tim koordinasi raskin di daerah. "Pengecekan dilakukan secara rutin, misalnya mingguan," kata Basirun, Kamis (30/4).

Pelaksana pendistribusian raskin di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Ribut Riyadi menambahkan, kualitas raskin yang disalurkan Bulog cukup baik dan layak dikonsumsi. Ia nilai secara umum masih baik. Ia juga membantah kalau ada beras yang berwarna hitam. Kalaupun ada, tapi jumlahnya sedikit, itu pun hanya berdebu. Ia berargumen bahwa beras tersebut memang disimpan di dalam gudang sehingga wajar kalau berdebu.

Menurut Basirun, jika kualitas raskin jelek, tentu akan ada komplain dari masyarakat. Namun, ia mengklaim hingga sekarang tidak pernah ada keluhan sama sekali. Sebaliknya, Ribut mengatakan, antusiasme warga miskin di Kelurahan Jawa sangat tinggi. Mereka selalu menunggu raskin, karena memang sangat membantu bagi keluarga miskin.

Tidak hanya kualitas, Ribut juga mengatakan bahwa jadwal penyaluran juga selalu tepat waktu. Terkait data penerima raskin, Ribut menjamin bahwa selalu terjadi pemutakhiran data. Karena pendataan, lanjutnya, dilakukan langsung oleh RT yang bersangkutan yang mengetahui kondisi masing-masing warga.

Basirun membeberkan bahwa dari tingkat RT, data tersebut diverifikasi di tingkat kelurahan. Dan setelah itu, data diteruskan ke kecamatan dan kemudian dilanjutkan ke Bappeda. Dari sanalah kemudian data yang sudah diperbarui tersebut diberikan kepada Bulog, sehingga Bulog bisa menyesuaikan pendistribusian raskin. Dengan demikian, meski pendataan terakhir yang dilakukan melalui PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) adalah pada 2011, namun di lapangan, data yang dipakai selalu up to date.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Profesor Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, Bulog tidak bisa disalahkan terkait data yang dipakai saat ini, yakni data PPLS 2011. Menurutnya, persoalan data adalah mutlak tanggung jawab BPS dan Bulog hanya merupakan user data dari BPS.

Menurut Handoyo, perbaikan metode pemutakhiran data memang sangat penting. Sebab, menyangkut efektivitas penyaluran raskin itu sendiri. “Yang jelas, Bulog tidak bisa disalahkan jika BPS tidak melakukan update data,” katanya.

Dalam konteks itulah Handoyo menyikapi positif pembaruan data yang dilakukan di beberapa daerah. Menurutnya, sebagai sebuah itikad baik, tentu saja hal itu harus diapresiasi. Hanya saja, mekanisme perbaikan data seperti itu harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada, untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie