JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit sudah mengumpulkan dana pungutan ekspor sawit dan produk turunannya senilai Rp 2,8 triliun selama kuartal I-2016.

Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi menjelaskan, dana ini setara dengan 30,07% target pengumpulan dana sepanjang tahun ini, yaitu Rp 9,5 triliun. Bayu optimistis, pengumpulan dana sampai dengan kuartal I-2016 sesuai dengan target tahun ini.

Dana pungutan tersebut berasal dari ekspor produk sawit sebanyak 7,42 juta ton selama kuartal I-2016. Sebanyak 87,2% atau 6,47 juta ton di antaranya merupakan produk olahan crude palm oil (CPO), sisanya bahan mentah.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

"Artinya, proses hilirisasi dengan cara menerapkan pungutan yang lebih tinggi untuk ekspor bahan mentah dan pungutan yang lebih rendah untuk espor produk olahan telah berjalan," ujar Bayu di kantornya, Senin (18/4).

Sebagian besar dana pungutan sawit mengalir untuk subsidi biodiesel. Sisanya untuk pembiayaan replanting dan riset.

Selama kuartal I-2016, BPDP Sawit sudah membayar Rp 641,5 miliar kepada produsen biodiesel. Pembayaran ini untuk menutup selisih harga antara solar dengan biodiesel seharga kurang lebih Rp 5.000 per liter, tergantung harga pasar biodiesel pada saat itu.

Selama kuartal I-2016, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk membeli rata-rata 200.000 kiloliter (kl) biodiesel per bulan atau total 600.000 kl biodiesel dari produsen biodiesel, demi mendukung program mandatori pencampuran biodisel 20% dalam solar alias B20.

Selain untuk subsidi biodiesel, BPDP Sawit juga mulai merealisasikan replanting. BPDP Sawit sudah menandatangani skema pembiayaan dengan dua koperasi petani di Riau, yang meliputi 375 petani dengan luas kebun 670 hektare (ha).

BPDP Sawit juga akan membantu pembiayaan kepada dua koperasi petani di Sumatera Selatan sebesar Rp 25 juta per ha, untuk menambah dana petani sebesar Rp 35 juta per ha.

Bukan hanya itu, saat ini ada 4.396 ha kebun, 2.140 petani, dan 12 koperasi petani yang proposalnya dalam proses. Sementara 9.994 ha lainnya dalam proses inisiasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News