KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyusun jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri untuk sepanjang tahun 2020.

Menurut Kalender Penerbitan SBN Tahun 2020 yang dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah akan menerbitkan SBN sebanyak 13 kali dalam periode Januari-Maret atau kuartal I-2020.

Terdiri dari penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) konvensional dan syariah (SPNS), Surat Utang Negara (SUN), dan Project-based Sukuk (PBS). Adapun target dari penerbitan SBN sepanjang kuartal pertama 2020 tersebut sebesar Rp 165,5 triliun.

Baca Juga: BI: Arus modal asing masuk sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 224,2 triliun

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, target penerbitan SBN tersebut lebih rendah. Kuartal I-2019, pemerintah menargetkan perolehan dana Rp 223,98 triliun dari target penerbitan SBN bruto sepanjang 2019 sebesar Rp 825,7 triliun dan target penerbitan SBN neto sebesar Rp 388,96 triliun.

“APBN 2020 defisitnya dijaga di level 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga kebutuhan pembiayaannya juga lebih terjaga,” tutur Dirjen DJPPR Kemenkeu Luky Alfirman kepada Kontan.co.id, Jumat (3/1).

Tahun ini, pemerintah memang menetapkan target penerbitan SBN bruto yang lebih rendah, yaitu hanya sebesar Rp 735,52 triliun. Sementara target penerbitan SBN neto sebanyak Rp 389,3 triliun.

Luky menambahkan, pemerintah tetap menerapkan strategi frontloading untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang dalam APBN 2020.

“Strategi frontloading dan oportunistik tetap dilakukan di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih volatile dan diliputi ketidakpastian. Keputusan penerbitan akan selalu melihat kondisi pasar,” ujarnya.

Baca Juga: Lelang SUN perdana pekan depan, pemerintah targetkan Rp 15 triliun

Dalam paparan Kemenkeu kepada investor pada Desember 2019 lalu, Luky mengatakan, pemerintah akan melakukan penerbitan SBN 55%-60% dari target bruto di tahun 2020.

Penerbitan SBN domestik dilakukan melalui lelang SUN maupun SBSN sebesar 76%-80%, sedangkan sisanya 6%-8% melalui skema non-lelang seperti penerbitan SBN ritel dan private placement.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi