JAKARTA. Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, surat panggilan pemeriksaan terhadap kliennya tidak disertai dengan surat perintah penyidikan dan surat penetapan Abraham sebagai tersangka. Abraham sedianya diperiksa sebagai tersangka pada 20 Februari mendatang di Direktorat Reskrimum Polda Sulselbar. "Surat panggilan itu tidak ada sprindiknya dan surat penetapan tersangka juga tidak dicantumkan di sini juga," ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2). Nursyahbani lantas menunjukkan surat panggilan terhadap Abraham di hadapan awak media. Surat panggilan tersebut bernomor SP.Pgl/208/II/2015/Ditreskrimum. Dalam surat tersebut, Abraham dipanggil untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 264 ayat 1 subs Pasal 266 ayat 1 KUHPidana atau Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
Kuasa hukum Samad pertanyakan sprindik
JAKARTA. Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, surat panggilan pemeriksaan terhadap kliennya tidak disertai dengan surat perintah penyidikan dan surat penetapan Abraham sebagai tersangka. Abraham sedianya diperiksa sebagai tersangka pada 20 Februari mendatang di Direktorat Reskrimum Polda Sulselbar. "Surat panggilan itu tidak ada sprindiknya dan surat penetapan tersangka juga tidak dicantumkan di sini juga," ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2). Nursyahbani lantas menunjukkan surat panggilan terhadap Abraham di hadapan awak media. Surat panggilan tersebut bernomor SP.Pgl/208/II/2015/Ditreskrimum. Dalam surat tersebut, Abraham dipanggil untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 264 ayat 1 subs Pasal 266 ayat 1 KUHPidana atau Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.