JAKARTA. Setelah kalah dalam perebutan lima kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kini para anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Jokowi-JK kembali 'bertarung' dengan anggota DPR tergabung Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo-Hatta untuk memperebutkan lima kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tak ingin kembali keok, kubu anggota DPR dari KIH Jokowi-JK mendorong pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat. Sementara, pasukan DPR dari KMP Prabowo-Hatta ingin pemilihan lembaga tinggi tersebut juga dilakukan dengan voting.

Dorongan agar pemilihan pimpinan MPR disampaikan oleh anggota DPR sekaligus Sekretaris Jenderal PKB, Hanif Dhakiri.

"Kami mendorong DPD jadi Ketua MPR, wakil ketua dari parpol. Mau skema 2-2-1, yah monggo lah. Tapi, kami mondorong musyawarah mufakat biar tidak ada kediktatoran mayoritas. Namanya MPR, yah musyawarah mufakat prioritas biar prosesnya lebih elegan," kata Hanif di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10).

Hanif tak bisa menjawab saat ini saat ditanya langkah lanjutan jika kubu KMP Prabowo-Hatta menolak keinginan mekanisme musyawarah mufakat. "Siapa yang dapat (ketua), itu gampang. Yang penting, ini dipross dalam musyawarah mufakat," ujarnya.

Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Aria Bima juga mengutarakan yang sama. Ia khawatir pemilihan pimpinan MPR dengan cara voting akan kembali menimbulkan 'keributan' seperti pemilihan pimpinan DPR.

"Saya optimis musyawarah nanti," kata Arya.

Dari kubu KMP Prabowo-Hatta, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Edi Prabowo menyatakan, musyawarah mufakat dalam sebuah pemilihan adalah suatu keharusan jika mengacu pada ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Namun, jika mekanisme tersebut tidak menemui kata sepakat, maka voting dilakukan. "Namun, kebiasaannya, jika tidak tercapai kata sepakat, diadakan voting," tuturnya.

Rencananya, MPR yang merupakan lembaga tinggi bikameral (DPR dan DPD) akan menggelar sidang pemilihan pimpinan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (6/10) pukul 20.00 WIB.

Pimpinan sementara MPR telah menggelar Rapat gabungan dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD dengan agenda persiapan pemilihan pimpinan MPR, termasuk mekanisme pemilihan, musyawarah mufakat atau voting dan paket pimpinan MPR yang diusulkan DPR dan DPD.

Rapat tersebut memutuskan, sidang paripurna MPR yang mengagendakan pemilihan pimpinan MPR hingga Selasa (7/10/2014) pukul 10.00 WIB. Alasannya, karena kelompok DPD RI belum siap nama yang akan diusulkan sebagai calon pimpinan MPR.

Ketua DPD Irman Gusman yang namanya bakal diusung oleh Fraksi PDI Perjuangan menjadi Ketua MPR dan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, setuju jika mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat. "Belum tahu soal itu (calon Ketua MPR dari DPD adalah Irman Gusman)," kata Farouk. (Abdul Qodir)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia