KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Suntikan likuiditas besar-besaran nyatanya belum mampu mengerek penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini tercermin dari penyaluran kredit ke segmen UMKM yang masih tumbuh terbatas.

Berdasarkan data Bank Indonesia penyaluran kredit UMKM per Maret 2026 tumbuh tipis 0,1% secara tahunan menjadi Rp 1.498,4 triliun. Capaian ini memang cenderung lebih baik ketimbang bulan sebelumnya yang masih minus 0,6% secara year on year (yoy).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami tekanan di awal tahun 2026. Pada Februari 2026 kredit UMKM terkontraksi sebesar 0,56% secara tahunan. Porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan juga tercatat sebesar 17,35%.

Baca Juga: DPK Perbankan Tumbuh Kencang Kuartal I-2026, Giro Pimpin Tren Positif

Dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) UMKM berada di level 4,68%, relatif lebih tinggi dibandingkan segmen kredit lainnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) guna mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Hingga minggu pertama April 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp427,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp358,0 triliun dialokasikan melalui lending channel, sementara Rp69,9 triliun melalui interest rate channel.

Insentif KLM ini mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan perumahan, serta sektor UMKM dan pembiayaan inklusif berkelanjutan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, perlambatan penyaluran kredit UMKM mencerminkan masih lemahnya permintaan pembiayaan, yang antara lain dipicu oleh penurunan daya beli masyarakat serta menurunnya minat usaha.

“Meski demikian, perkembangan terkini menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan kredit UMKM ke arah yang lebih positif,” ujarnya dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (27/4/2026).

OJK menilai, kinerja sektor UMKM tidak terlepas dari tekanan global dan domestik, seperti konflik geopolitik, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga energi, hingga dinamika suku bunga. Selain itu, faktor akses pasar dan kondisi permintaan juga turut mempengaruhi.

Baca Juga: Hingga Awal April 2026, Insentif KLM BI Tembus Rp 427,9 Triliun

Untuk mendorong pemulihan, OJK menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga penguatan literasi keuangan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM. Regulasi ini mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyediakan pembiayaan yang lebih inklusif, cepat, dan terjangkau.

Selain itu, OJK juga mendorong penguatan skema pembiayaan berbasis rantai pasok (supply chain financing), termasuk kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar sebagai offtaker. Skema ini dinilai dapat menciptakan kepastian permintaan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha UMKM.

Di sisi lain, OJK terus melakukan pengawasan terhadap realisasi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menciptakan ekosistem yang lebih kondusif.

Setali tiga uang, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, sentimen utama yang menahan laju kredit UMKM berasal dari daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Selama daya beli belum membaik, ekspansi usaha juga tertahan. Insentif sudah ada, tapi permintaan kredit belum kuat,” ujarnya.

Baca Juga: Hingga Awal April 2026, Insentif KLM BI Tembus Rp 427,9 Triliun

Menurutnya, kondisi tersebut membuat perbankan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke segmen UMKM. Ia memperkirakan, tren ini masih akan berlanjut sepanjang 2026 jika tidak ada perbaikan signifikan pada konsumsi domestik. “Proyeksinya relatif sama, selama daya beli belum pulih,” imbuhnya.

Untuk mendorong pembiayaan sekaligus menjaga kualitas kredit, perbankan dinilai perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan selektivitas penyaluran, serta menggandeng lembaga penjaminan atau asuransi kredit guna memitigasi risiko gagal bayar.

Sejumlah bank juga terlihat mencatatkan pertumbuhan yang terbatas pada kredit UMKM. Penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri di kuartal I-2026 misalnya, mencapai Rp 83 triliun, minus 0,22% yoy dan 0,48% secara kuartalan.

Adapun PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membukukan kredit UMKM sebesar Rp 131,1 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 5,4% secara tahunan (YoY) dan secara kuartalan hanya tumbuh 0,2%.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, bank tetap mendorong penyaluran kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Kami menerapkan seleksi ketat, monitoring berkala, serta penguatan edukasi bagi pelaku usaha untuk menjaga kualitas portofolio,” ujarnya.

Baca Juga: Hingga Awal April 2026, Insentif KLM BI Tembus Rp 427,9 Triliun

Hingga Maret 2026, rasio kredit bermasalah (NPL) BCA terjaga di level 1,8%, sementara loan at risk (LAR) berada di kisaran 5,1% dengan pencadangan yang memadai.

Hera menjelaskan, setiap segmen usaha memiliki karakteristik risiko tersendiri. Oleh karena itu, BCA menjalankan proses seleksi bagi calon debitur yang ketat, monitoring berkala, serta penguatan edukasi bagi pelaku usaha. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga. 

BCA juga menerapkan pendekatan adaptif dan terukur, termasuk penguatan aspek manajemen risiko dan asesmen yang sesuai dengan kapasitas masing-masing debitur UMKM.

"BCA terus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas kredit dan mengelola risiko NPL secara optimal," katanya.

Sementara itu, Bank Sampoerna melihat peluang pertumbuhan UMKM masih terbuka, meskipun secara industri belum sepenuhnya pulih. Direktur Information Technology Bank Sampoerna Hendra Rahardja menyebut, porsi kredit UMKM di bank tersebut mencapai sekitar 70% dari total kredit.

“Kami melihat sentimen positif dari pemulihan ekonomi domestik, walaupun pertumbuhan kredit UMKM secara industri masih relatif terbatas dibandingkan non-UMKM,” jelasnya.

Kalau dilihat dari laporan keuangannya, penyaluran kredit Bank Sampoerna hingga Februari 2026 susut 23,87% yoy menjadi Rp 321,38 triliun.

Baca Juga: Kuatkan Ekosistem UMKM Jadi Strategi Kredit Pintar Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Bank Sampoerna juga menegaskan komitmennya menjaga kualitas aset dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking. Rasio kredit bermasalah dijaga pada level yang sehat sesuai ketentuan regulator.

Untuk mendorong pertumbuhan, Bank Sampoerna mengandalkan sejumlah strategi, mulai dari kolaborasi dengan ekosistem digital seperti fintech lending dan payment gateway, hingga transformasi layanan berbasis teknologi untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain itu, sinergi dengan mitra strategis dan program pemberdayaan juga dilakukan guna membantu pelaku UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News