KONTAN.CO.ID - JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di tahun depan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp 479,1 triliun. Anggaran tersebut meningkat 11% dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," ujar Presiden Joko Widodo dalam pembukaan pidato Nota Keuangan RAPBN 2023, Selasa (16/8) kemarin.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan, sebagian besar anggaran perlinsoso dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui kementerian/lembaga (K/L) dan non K/L.

Program perlinsos melalui K/L dialokasikan antara lain melalui Kementerian Sosial sebesar Rp 74,21 triliun untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM.

Baca Juga: Anggaran Kesehatan Tahun 2023 Naik Jadi Rp 169,8 Triliun, Berikut Rinciannya

Sementara melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp 46,53 triliun untuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

Lalu ada Kemendikbudristek yang mendapat Rp 20,01 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa.

Diikuti, Kementerian Agama sebesar Rp 2,57 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.

Sementara anggaran perlinsos melalui non K/L sebesar Rp 311,87 triliun yang dialokasikan untuk program pengelolaan subsidi sebesar Rp 289,3  triliun untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.

"Alokasi anggaran perlinsos selain melalui BPP juga dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD). Anggaran Perlinsos melalui TKD difokuskan pada alokasi dana desa antara lain melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT Desa)," dikutip dari dokumen tersebut, Rabu (16/8).

Baca Juga: Apakah Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi? Ini Jawaban Menteri BUMN

Sejalan dengan pemberian anggaran perlinsos kepada rakyat miskin tersebut, Presiden Jokowi juga menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2023 turun pada kisaran 7,5% hingga 8,5%. Angka kemiskinan ini lebih rendah dari target kemiskinan tahun ini yang berada pada kisaran 8,5% hingga 9%.

"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%," ujar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari