KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, langkah Kementerian Keuangan menyiapkan dana sekitar Rp 2 triliun per hari untuk masuk ke pasar obligasi dapat memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal apabila dijalankan secara terbatas, transparan, dan berbasis aturan.

Menurutnya, pasar saat ini sedang memberi tekanan terhadap Indonesia secara lintas aset. Lihat saja, rupiah yang terus melemah dan cetak rekor pelemahan terdalam sepanjang sejarah usai ditutup di Rp 17.706 per dolar AS pada Selasa (19/5/2026).

Sementara, perkiraan (forward) rata-rata satu tahun sudah bergerak ke level Rp 18.065 hingga Rp 18.123 per dolar AS.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Pada saat yang sama, IHSG turun lebih dari 4% dan premi risiko Indonesia melalui credit default swap (CDS) juga meningkat.

Baca Juga: Besok, Prabowo Sampaikan Asumsi Makro RAPBN 2027 di DPR

"Dalam situasi seperti ini, Kemenkeu perlu hadir untuk mencegah panic selling di SBN, menjaga likuiditas pasar, dan menahan kenaikan biaya pembiayaan APBN," kata Syafruddin kepada KONTAN, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, kredibilitas fiskal akan meningkat apabila publik melihat pemerintah menggunakan kas negara secara hati-hati tanpa mengganggu belanja prioritas dan tetap menjaga defisit dalam batas aman. 

Namun sebaliknya, kredibilitas dapat menurun bila pasar menilai intervensi dilakukan tanpa batas dana yang jelas, tanpa target tenor, serta tanpa strategi keluar yang terukur.

Syafruddin menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat membantu stabilitas moneter karena kondisi pasar obligasi yang lebih tenang akan mengurangi tekanan arus modal keluar yang ikut menekan rupiah.

Meski demikian, ia menekankan bahwa mandat utama menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap berada di tangan Bank Indonesia. Menurut dia, dukungan fiskal melalui pasar surat berharga negara tidak boleh menggantikan sinyal kebijakan moneter yang kredibel.

"Pasar bahkan mulai memprice peluang BI Rate naik ke 5% dari 4,75%, sehingga dukungan fiskal melalui SBN tidak boleh menggantikan sinyal moneter yang kredibel," katanya.

Syafruddin menegaskan, stabilisasi rupiah memang merupakan ranah utama Bank Indonesia karena otoritas moneter memiliki instrumen suku bunga, operasi moneter, hingga pengelolaan ekspektasi inflasi. 

Baca Juga: BI Diprediksi Kerek Suku Bunga Acuan Jadi 5% untuk Redam Pelemahan Rupiah

Karena itu, Kementerian Keuangan dinilai tidak boleh mengambil peran BI di pasar spot valuta asing.

Menurut dia, peran Kemenkeu seharusnya terbatas pada penjagaan pasar SBN. Sebab, tekanan di pasar obligasi negara dapat memicu arus keluar modal, menaikkan yield, memperburuk sentimen, dan akhirnya menambah permintaan dolar AS.

Ia berharap pasar membaca langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk koordinasi fiskal dan moneter, di mana BI fokus menjaga kurs rupiah dan ekspektasi inflasi, sementara Kemenkeu menjaga likuiditas pasar obligasi dan kredibilitas APBN.

"Respons pasar yang diharapkan ialah penurunan tekanan jual SBN, volatilitas yield yang lebih terkendali, CDS tidak melebar lebih jauh, forward rupiah tidak makin masuk ke area 18.000, dan investor asing tidak mempercepat keluar dari aset rupiah," katanya.

Di sisi lain, Syafruddin menilai pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bahwa dana Rp 2 triliun per hari tersebut bukan bentuk penyelamatan investor, melainkan upaya mencegah biaya krisis yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ia menekankan pentingnya komunikasi pemerintah agar publik memahami bahwa operasi pasar tersebut bersifat sementara, terukur, menggunakan manajemen kas yang aman, dan tidak mengorbankan belanja sosial, pendidikan, kesehatan, maupun program produktif lainnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Kenaikan Harga Minyak US$ 1 Akan Membebani Defisit Rp 6,8 Triliun

"Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada satu hal, pemerintah dan BI harus berbicara dalam satu kerangka, menjaga independensi BI, menjaga disiplin APBN, dan menunjukkan bahwa negara sedang memutus spiral risiko, bukan menutupi kepanikan pasar," pungkas Syafruddin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa target penyerapan obligasi negara sebesar Rp2 triliun per hari belum sepenuhnya tercapai. 

Hingga saat ini, pemerintah baru mampu menyerap sekitar Rp600 miliar dari target yang telah ditetapkan untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Purbaya menjelaskan bahwa langkah pembelian obligasi tersebut dilakukan melalui mekanisme cash management pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan harga obligasi tetap terkendali di tengah tekanan pasar keuangan domestik. 

Menurutnya, rendahnya penyerapan obligasi justru mengindikasikan bahwa tekanan jual dari investor belum terlalu besar. 

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp 2 triliun, hanya dapat Rp 600 miliar, artinya yang jual juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/5/2026). 

Ia menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini masih menggunakan dana internal untuk masuk ke pasar obligasi dan belum mengaktifkan skema framework yang melibatkan lembaga keuangan negara lainnya. 

Baca Juga: Hingga Kini, 186.041 Jemaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan Ke Arab Saudi

Menurutnya, pemerintah memiliki dua pendekatan utama dalam menjaga stabilitas pasar obligasi, yakni melalui cash management dan melalui framework stabilisasi pasar yang melibatkan berbagai institusi. 

Namun, opsi kedua dinilai belum diperlukan karena volatilitas pasar masih dalam kondisi yang dapat dikendalikan. 

"Ini baru cash management. Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayanlah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News