KONTAN.CO.ID - Kunjungan ke Kantor Samsat saat ini sedang gencar dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM. Setelah kemarin berkunjung ke Kantor Samsat Bekasi, kali ini, Selasa (25/3) Dedi Mulyadi mengunjungi Kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat.

Melalui kunjungannya yang diunggah ke kanal Youtube pribadi KDM menunjukkan beberapa warga Bandung Barat mengutarakan keluhan-keluhan yang menghambat proses pajak kendaraan.

“Mau bayar pajak tapi harus ada KTP pemilik pertama jadi belum bisa diproses,” keluh seorang warga yang menghampiri Dedi Mulyadi.

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Baca Juga: Penumpukan Kendaraan di Samsat Kota Bekasi, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Maaf

Keluhan tersebut secara langsung diberikan solusi dengan cara menghampiri pemilik kendaraan pertama karena lokasi yang berdekatan dengan Kantor Samsat.

“Coba bapak dibantu, KTP nya dikontak aja melalui jaringan. Sudah komplit ini mah syaratnya, langsung beres!” Tegas Dedi Mulyadi.

Selain masalah kepemilikan tangan pertama, warga lain mengeluhkan mengenai SK Trayek Angkot yang belum keluar sehingga warga tersebut harus datang ke Kantor Samsat selama tiga hari.

Masalah lain dari warga yaitu kendaraan yang dibelinya memiliki Plat Nomor luar kota yaitu Plat B dan telah menunggak pajak selama 2 tahun. Plt. Kepala Samsat Bandung Barat menjelaskan bahwa proses harus diselesaikan di kota asal terlebih dahulu.

Baca Juga: BYD Butuh Pekerja Banyak, Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Tenaga Kerja Jawa Barat

Mendengar hal tersebut, Dedi Mulyadi memberikan bantuan untuk mengurus permasalah kendaraan warga tersebut.

“Kesini berkasnya, biar saya bantuin. Kasian (kalau harus ke Jakarta),” ucap Dedi Mulyadi.

Sembari menerima keluhan mengenai perpajakan kendaraan, terdapat warga yang mengeluhkan mengenai Bantuan Sosial atau bansos. Warga tersebut mengharapkan dapatnya bantuan dari pemerintah karena adanya tanggungan hidup.

“Kalau punya anak itu tanggung jawab bapaknya. Kalau pemerintah tanggung jawabnya memberikan sekolah layak, jika sakit bisa dilayani pemerintah,” jelas Dedi Mulyadi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News