KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Miigas) memproyeksikan adanya penambahan kuota untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium pada tahun ini jika revisi dari Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM resmi disahkan oleh presiden.

Kepala BPH Migas, M. Fanshurulah Asa menyatakan dengan adanya revisi Perpres 191 maka premium wajib disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di luar wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) seperti sekarang ini. Dengan penambahan area distribusi tersebut maka konsekuensinya adalah pasokan premium dipastikan akan meningkat.

Dia menjelaskan dalam data BPH Migas pada tahun 2017 realisasi penyaluran premium di Jamali saja mencapai 5,1 juta kilo liter (KL), itu artinya butuh paling tidak penambahan volume yang sama untuk tahun ini jika perpres baru diterbitkan dan premium wajib tersedia di Jamali juga.

"Data BPH Migas tahun 2017 realisasi 5,1 juta Kl untuk Jamali. Artiya kalau nanti setelah perpres keluar minimal 7,5 juta KL (kuota APBN 2018) plus 5,1 juta KL artinya 12,5 juta KL," kata Fanshurulah di sela perayaan ulang tahun BPH Migas di Hotel Bidakara, Jakarta (15/5).

Ia bilang, meskipun regulasi baru diterapkan menjelang akhir semester pertama tahun ini, namun kebutuhan premium diproyeksikan tetap tinggi karena adanya pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah kendaraan bermotor serta adanya perubahan pola konsumsi bahan bakar. "Dampak kenaikan harga pertalite jadi ada pergeseran, pengguna balik ke premium," ungkapnya.

Fanshurulah menegaskan akan segera memanggil manajemen Pertamina untuk membahas implementasi dari revisi Perpres 191 nanti. Pasalnya harus ada kesiapan infrastruktur penunjang.

Penggunaan pertalite dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah meningkat apalagi saat harga minyak dunia anjlok sehingga selisih harga antara pertelite dan premium tidak terlalu jauh. Namun setelah harga minyak kembali naik Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM nya. Dimana harga pertalite sekarang sebesar Rp 7.800 per liter sementara harga premium dipatok Rp 6.550 per liter. Selisih harga tersebut yang membuat masyarakat kembali bergeser ke premium

Menurut data BPH Migas dari sekitar 3.900 Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) sedikitnya ada 1.900 SPBU tidak sediakan nozzle premium. Itulah yang harus disiapkan oleh Pertamina fasilitas dan infrastrukturnya.

"Data di kami 3.900 jumlah SPBU di Jamali sekitar 1.900 sudah tidak menjual premium. Perlu ganti nozzle, data kami tahun 2017 ada 800 SPBU yang tidak jual sekarang dah naik jadi 1.900 SPBU," paparnya.

Namun demikian penyediaan premium di seluruh wilayah ini tidak juga membuat premium yang disarankan untuk digunakan. Karena pada dasarnya ketersediaan premium kata Dia hanya sebagai pilihan kepada masyarakat dalam memilih bahan bakar yang ingin digunakan.

"Pertamina harus berikan pilihan dari harga bensin murah sampe mahal. Kalau masyarakat pakai pertalite dan pertamax bagus sih, tapi jangan sampe dipaksa sampai tidak ada premium," ungkap Fanshurullah.

Djoko Siswanto, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat dikonfirmasi menyatakan pemerintah menargetkan revisi perpres paling lambat sudah bisa terbit pada bulan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan persiapan kepada Pertamina agar mempersiapkan infrastrukturnya sehingga saat masa mudik dan libur lebaran premium sudah tersedia diseluruh wilayah Jamali.

Dia menjelaskan butuh waktu untuk kembali menyiapkan infrastruktur BBM jenis premium karena tangki penyimpan misalnya harus dikuras telebih dulu agar kualitas bahan bakar juga optimal.

"Perlu waktu untuk ganti nozzle pertalite kembali ke premium. Target secepatnya. Kita berharap (batas waktu) sebelum lebaran seminggu sebelum lebaran sudah ada premium semua," ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (16/5).

Penambahan kuota memang jadi opsi memenuhi kebutuhan namun pada tahap awal Pertamina bisa menggunakan terlebih pasokan yang tidak terserap di tiga bulan pertama yang sudah dialokasikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat