JAKARTA. Munculnya mobil Low Cost Green Car (LCGC) dinilai bakal menyebabkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali jebol. Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Agustinus Prasetyantoko memproyeksi, kuota BBM bersubsidi akan jebol hingga mencapai 50 juta kiloliter tahun 2013 ini.Menurutnya, konsumsi BBM bersubsidi akan mengalami kenaikan. "Jika kuota BBM 48 juta kilo liter, tahun ini akan ada tambahan subsidi menjadi 50 juta kilo liter," kata Prasetyantoko di Jakarta, Senin (30/9).Meski begitu, Prasetyantoko menyebutkan, yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah defisit Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) yang akan melebar seiring konsumsi BBM yang terus melonjak. "Defisit akan naik, itu yang utama. Ini di luar kendali moneter, lebih ke fiskal dan sektor riil," jelas Pras.Selain itu, Prasetyantoko menilai, rencana pemerintah menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) untuk membatasi konsumsi BBM, tidak akan berjalan efektif. Sebab menurutnya, yang perlu ditekan oleh pemerintah adalah kebutuhan masyarakat akan BBM."Tidak efektif, karena demand-nya tidak berubah, tapi intensitasnya. Kalau pun ada perubahan, hanya sedikit. Tidak signifikan. Jadi demand-nya yang harus dikurangi," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kuota BBM semakin jebol karena LCGC
JAKARTA. Munculnya mobil Low Cost Green Car (LCGC) dinilai bakal menyebabkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali jebol. Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Agustinus Prasetyantoko memproyeksi, kuota BBM bersubsidi akan jebol hingga mencapai 50 juta kiloliter tahun 2013 ini.Menurutnya, konsumsi BBM bersubsidi akan mengalami kenaikan. "Jika kuota BBM 48 juta kilo liter, tahun ini akan ada tambahan subsidi menjadi 50 juta kilo liter," kata Prasetyantoko di Jakarta, Senin (30/9).Meski begitu, Prasetyantoko menyebutkan, yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah defisit Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) yang akan melebar seiring konsumsi BBM yang terus melonjak. "Defisit akan naik, itu yang utama. Ini di luar kendali moneter, lebih ke fiskal dan sektor riil," jelas Pras.Selain itu, Prasetyantoko menilai, rencana pemerintah menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) untuk membatasi konsumsi BBM, tidak akan berjalan efektif. Sebab menurutnya, yang perlu ditekan oleh pemerintah adalah kebutuhan masyarakat akan BBM."Tidak efektif, karena demand-nya tidak berubah, tapi intensitasnya. Kalau pun ada perubahan, hanya sedikit. Tidak signifikan. Jadi demand-nya yang harus dikurangi," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
