KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan kebijakan pengendalian subsidi energi yang akan berdampak besar pada kuota BBM bersubsidi pada 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pertalite, seiring rencana pemerintah memangkas kuota BBM tertentu bersubsidi lebih dari separuh dibandingkan tahun ini.

Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan pada Jumat (14/8/2026), kuota BBM tertentu bersubsidi pada 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL).

Angka tersebut turun signifikan dibandingkan total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta KL. Dengan demikian, kuota BBM subsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta KL atau 58,5%.

Di sisi lain, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 75 per barel pada 2027. Angka tersebut masih berada di bawah harga minyak saat ini yang berada di kisaran US$ 83 per barel.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pajak Ekspor Perhiasan untuk Cegah Praktik Penghindaran Aturan Emas

Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Ferry Ardiyanto mengatakan, pengurangan subsidi BBM tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan pengendalian subsidi.

"Berdasarkan pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi. Termasuk salah satunya yang Pertalite," ujar Ferry kepada Kontan saat dikonfirmasi dalam agenda Konferensi Pers bersama Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah RI, di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Ferry, langkah tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penurunan subsidi BBM tertentu pada 2027.

Pemangkasan kuota BBM subsidi sebesar 58,5% tersebut berpotensi memperketat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan Pertalite sebagai bahan bakar untuk mendukung mobilitas sehari-hari.

Baca Juga: Yield SBN Melandai, Tenor 5 Tahun Diproyeksi Lebih Menarik

Pembatasan kuota BBM bersubsidi juga berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat apabila kebutuhan bahan bakar harus dialihkan ke BBM nonsubsidi. Kenaikan biaya transportasi tersebut pada akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat menengah bawah.

Karena itu, kebijakan pengendalian subsidi BBM perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan agar penyesuaian kuota tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap biaya transportasi dan mobilitas masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News